Jakarta, Harian Umum- Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto, menilai, DPRD DKI Jakarta gagal mengawasi proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) rute Kelapa Gading-Velodrome Rawangun akibat terlalu rajin melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke berbagai daerah.
Kegagalan DPRD dalam melakukan pengawasan tersebut membuat proyek ini belum siap dioperasikan saat penyelenggaraan Asian Game XVIII yang dibuka Presiden Jokowi, Sabtu (18/8/2018), di Gelora Utama Bung Karno (GBUK), Jakarta.
“DPRD Jakarta yang terhormat itu sibuk Kunker ke daerah-daerah, tiga hari dalam seminggu, yakni pada Kamis, Jumat dan Sabtu. Akibatnya, fungsi pengawasan mereka jadi memble. Coba lihat LRT Jakarta gagal beroprasi untuk menunjang Asian Games. Itu saja mereka bengong dan diam,” katanya kepada harianumum.com melalui siaran tertulis, Minggu (19/8/2018).
Anggata Presidium Relawan Anies-Sandi (Prass) ini mengakui, benar LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Velodrome itu dibangun bukan untuk dipergunakan oleh para atlet Asian Games, tetapi LRT Jakarta itu sebagai sarana transportasi modern untuk menunjang kegiatan perhelatan pesta olahraga akbar empat tahunan itu. Dengan mengunakan LRT, masyarakat Jakata yang ingin menonton pertandingan balap sepeda dapat langsung ke Velodrome, dikarenakan stasiun LRT langsung terintergrasi dengan arena.
“Untuk apa membangun LRT itu dengan biaya Rp5-6 triliun kalau tidak bisa digunakan dan dinikmati warga Jakarta pada saat Asian Games diselenggarakan? Coba bayangkan, untuk menjadi tuan rumah, Indonesia harus menunggu 56 tahun. Balikin saja duit rakyat itu. Naik ojek online, cuma Rp7.000. LRT itu bisa jadi kebangaan warga Jakarta dan juga gengsinya Ibukota. Melalui Asian Games, dunia kan bisa tahu dan liat kemajuan Jakarta sudah ada transportasi cangih LRT, ” ujarnya.
Pria berkaca mata yang akrab disapa SGY ini menambahkan, seharusnya DPRD rutin melakukan pengawasan secara ketat kepada PT. Jakarta Propertindo (Jakpro), akan tetapi DPRD hanya bisa mengkritisi bahwa estimasi biaya Rp1,2 triliun/kilometer untuk panjang lintasan LRT yang mencapai 5,8 kilometer, terlalu mahal. Dewan hanya bisa menakut-nakuti PT Jakpro dengan mengancam akan membentuk pansus LRT yang kenyataannya sampai saat ini Pansus itu tidak pernah terbentuk.
Ia menilai, konsekwensi dari belum beroprasinya LRT harus segera disikapi cepat oleh DPRD Jakarta. Harus ada yang bertanggungjawab atas gagalnya LRT Jakarta menunjang pesta Asian Games. Dewan harus segera memangil Dirut LRT Jakarta dan PT Jakpro setra SKPD terkait untuk meminta penjelasan tentang hal ini.
“LRT Jakarta itu bukan masalah untuk atlet atau bukan, tetapi menyangkut penggunaan uang rakyat yang harus tepat sasaran dan tepat guna. Panggil semua yang terkait, termasuk Dirut LRT Jakarta, PT Jakpro, Bappeda, Badan Pengelola Aset Daerah, Asisten Perekonomani, dan lainnya. Bila perlu segera bentuk Pansus LRT-Jakarta, ” tegasnya.
SGY berharap DPRD DKI Jakarta tidak ragu untuk memanggil semua yang terkait agar dapat diketahui sumber masalah dari belum dapat beroprasinya LRT Jakarta, untuk selanjutnya dapat mendorong semua pihak agar segera mengambil langkah yang dibutuhkan, sehingga LRT Jakarta dapat segera digunakan untuk kebutuhan Asian Games 2108 dan juga dinikmati oleh masyarakat. (man)
