Jakarta, Harian Umum - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih cermat dalam memberikan bantuan langsung tunai (BLT) - cash transfer sebagai pengganti Bantuan sosial (Bansos) berupa sembako. Dia mengingatkan enam poin penting untuk dikerjakan Pemprov DKI Jakarta.
"Pertama, Perbaikan existing data yang ada (yang berhak tapi belum masuk, dimana saat kemaren dilapangan diberlakukan kebijakan di RT RW, dibagi 2 untuk yang belum kebagian)," ujar Mujiyono, di Jakarta, Senin (21/12).
Selanjutnya, politisi Partai Demokrat ini meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untukmengakomodir warga yang terkena pemutusan hubungan kerja (atau pengangguran baru) yang belum masuk dalam daftar penerima bantuan.
"Lalu ketiga, memutuskan secara tegas penerima harus bankable (buka rek bank DKI atau bank negara yang lain) dengan syarat buka rekening yang lunak dan setoran awal terjangkau (50 ribu maksimal)," katanya.
Menurutnya, Pemerintah juga harus memikirkan skema pemberian BLT secara transfer agar tidak terjadi antrian bila distribusi di kantor pos atau bank. Sebab, ucapnya, hal ini berpotensi terjadi kerumunan dan melanggar protap kesehatan.
"Pengawasan harus diperketat baik eksekutif legislatif dan dibantu gugus tugas Covid-19 RT RW yang sudah terbentuk di seluruh Jakarta agar 6 bulan rencana pelaksaannya menjadi baik dan lancar dan diterima tepat waktu oleh masyarakat," katanya.
Terakhir, dia meminta agar tidak ada lagi keterlambatan distribusi cash transfer karena kendala teknis terutama soal data karena akan merugikan masyarakat Jakarta.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan akan mengganti bantuan sosial dengan bantuan langsung tunai (BLT) mulai tahun depan. Selama masa pandemi Covid-19 ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat berupa sembako.
"Terhadap masukan dan dukungan dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat, Pemprov DKI Jakarta berencana mengganti skema penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat terdampak pandemi Covid-19 menjadi bantuan langsung tunai pada tahun 2021," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria yang membacakan jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Jum'at (27/11). (hnk)
