Jakarta, Harian Umum - Mantan Komandan Marinir Letjen (Purn) TNI Soeharto mengatakan, Anies Baswedan takkan jadi presiden karena karena siapa yang akan memenangkan Pilpres 2024, telah diatur.
"Kesalahan kita sembilan tahun lalu adalah mengangkat presiden yang tidak jelas ijazahnya. Kini kita mrnanggung akibatnya," kata dia, Senin (21/8/2023), dalam pertemuan 35 tokoh nasional, dosen universitas negeri, dan rektor universitas swasta di kediaman Rizal Ramli di Jalan Bangka, Jakarta Selatan.
Selain Soeharto, tokoh yang hadir di antaranya adalah Amien Rais, Ubedilah Badrun, Marwan Batubara, Rizal Fadillah dan mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) TNI Soenarko.
Soeharto mengingatkan bahwa dalam memilih presiden, kita tak bisa coba-coba, harus memilih yang mumpuni, dan saat ini, akibat kesalahan itubjustru KKN lebih parah dibanding di era Orde Baru yang ditumbangkan pada tahun 1998.
Namun, ia meyakini kalau Pemilu 2024 dilangsungkan, Indonesia tidak akan menjadi lebih baik, karena dari tiga figur yang digadang-gadang bakal nyapres di 2024, yakni Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan, hanya 2 yang jadi mencalonkan diri.
"Anies yang mumpuni takkan jadi," katanya.
Ia.menyebut, karana untuk dapat memenangkan Pilpres 2024, dibutuhkan 70 juta suara, dan jumlah itu dapat dipenuni dengan anggaran Rp70 triliun.
"Perubahan tak bisa ikuti gendang mereka, karena dana sudah diatur. (Anggaran) Food Estate yang triliunan rupiah, anggaran proyek Bukit Algoritma, mana? Informasinya, semua untuk Pemilu," katanya.
Soeharto juga mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia bukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena ketika oligarki politik bersatu dengan oligarki ekonomi, rakyat dimiskinkan.
"Kita bisa cegah ini, karena dengan adanya perjanjian (Presiden Jokowi) dengan China, menurut informasi, sebelum 2030 Indonesia sudah bagian dari China," katanya.
Hal senada dikatakan pemerhati politik dan kebangsaan Rizal Fadillah. Ia mengatakan, Anies takkan jadi presiden jika Jokowi masih memimpin Indonesia.
"Jokowi kan sudah mengatakan bahwa dia akan cawe-cawe soal Pilpres. Artinya, dia dengan oligarki di belakangnya telah mengatur semuanya Lihat saja siapa ketua KPU, dia mantan Kasatkorwil Banser Jateng; ketua Mahkamah Konstitusi sudah jadi adik ipar Jokowi; dan survei-survei semua mempersaingkan Ganjar dan Prabowo sebagai yang paling tertinggi elektabilitasnya. Itu semua bukan tidak ada maknamya," kata dia.
Selain itu, kata Rizal, bercermin dari Pilpres 2019 di mana angka kemenangan Prabowo atas Jokowi diduga dibalik, sehingga Jokowi yang memenangkan Pilpres itu, dan hasil Pilpres itu juga diumumkan dini hari saat sebagian besar rakyat Indonesia sudah tidur, juga dapat menjadi pertanda atau isyarat bahwa Pilpres 2024 pun takkan fair dan adil. Apalagi karena pemerintah punya semua infrasturktur untuk melakukan itu.
"Jadi, kalau kita mau Pemilu atau Pilpres yang jujur dan adil, jangan ada Jokowi lagi. Makanya, kami yang di Petisi 100 berjuang agar Jokowi dimakzulkan, dan alhamdulillah gerakan kami itu didukung oleh banyak masyarakat," tutupnya. (man)
