Jakarta, Harian Umum- Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyatakan siap mengembalikan lahan seluas ratusan ribu hektare lahan yang dikelolanya di Kalimantan Timur kepada negara jika memang diperlukan.
Hal ini dikatakannya untuk menjawab serangan Capres 01 Jokowi dalam Debat Capres II di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2/2019) malam.
Dalam debat tersebut, saat segmen keempat atau saat debat eksplorasi, Jokowi menanyakan apa yang akan dilakukan Prabowo untuk mendukung unicorn alias perusahaan-perusahaan start up di Indonesia yang saat ini tengah berkembang.
Prabowo menjawab yang intinya adalah bahwa dia akan membuat kebijakan yang akan mendukung perusahaan-perusahaan start up itu, termasuk yang mengelola e-commerce, karena menurut dia industri ini dapat membantu perekonomian negara.
Meski demikian mantan Danjen Kopaasus itu khawatir kalau tidak ditangani dengan benar, e-commerce dapat mempercepat larinya uang ke luar negeri.
"Saat ini 1% penduduk Indonesia telah menguasai sebagian besar lahan di Indonesia, dan uang RI seperti dikatakan salah satu menteri Bapak Jokowi, lebih banyak berada di luar negeri, bukan di dalam negeri. Kalau tidak hati-hati, e-commerce dan e- e- lainnya bisa mempercepat larinya uang ke luar negeri," katanya.
Pernyataan Prabowo ini ditanggapi Jokowi dengan antara lain mengatakan bahwa Prabowo termasuk orang yang menguasai lahan sangat luas di Indonesia.
"Pak Prabowo, saya tahu bapak punya lahan besar, 220.000 hektare di Kaltim dan 120.000 hektare di Aceh. Bagi-bagi lahan seperti itu tidak dilakukan masa pemerintahan saya," katanya.
Prabowo nampak kaget disindir begitu. Saat closing statemen, ia pun memberikan klarifikasi atas sindiran.itu.
"220.000 hektare lahan itu HGU (hak guna usaha). Pemerintah bisa kapan saja mengambilnya. Jika demi negara saya rela," kata dia.
Meski demikian Prabowo mengatakan, daripada lahan itu jatuh ke tangan asing, lebih baik dia yang kelola.
"Karena saya nasionalis dan patriot!" tegasnya.
"Proyek negara" yang Membebani
Untuk diketahui, lahan yang dimaksud Jokowi tersebut berada di Desa Mangkajang Site Berau, Kecamatan Sembaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan dikelola oleh PT Kiani Kertas yang kemudian berganti menjadi PT Kiani Nusantara, perusahaan milik Prabowo.
Berdasarkan data yang dperoleh diketahui kalau pada awalnya lahan itu diincar Pemerintah Amerika untuk dijadikan pangkalan militer, karena selain sewa pangkalan perang AS di Philipina sudah habis, juga karena lahan itu dinilai sangat strategis untuk dijadikan pangkalan militer, sehingga tanpa dibangun pun AS telah dapat langsung menempatkan kapal-kapal perangnya, termasuk kapal induknya yang berukuran maha besar, di sana.
Pada 1994 , Presiden Soeharto punya akal untuk menghentikan ketertarikan AS itu. Ia memanggil pengusaha yang juga sahabatnya, Bob Hasan, dan disuruh membangun industri Pulp and Paper termodern di dunia di wilayah yang berupa sebuah pulau tersebut. Bob sempat keberatan karena membangun pabrik di lahan itu, sementara bahan baku didatangkan dari luar pulau, sangat tidak efisien. Namun Bob melaksanakan juga perintah Pak Harto.
AS yang tahu akal-akalan penguasa Orde Baru ini, marah dan batal membangun pangkalan militer di sana.
Tiga tahun setelah itu, atau pada 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang berkembamg menjadi krisis multidimensi, sehingga Pak Harto yang telah berkuasa selama 32 tahun, tumbang.
Kejatuhan penguasa Orde Baru berimbas ke Bob Hasan. Pada 2003, oleh penguasa saat itu, dia dijerat dengan kasus korupsi pemetaan hutan yang dilakukan perusahaannya yang lain, PT Mapindo Parama, dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 1 ayat (1) sub a UU No 3/1971. Bob yang kini telah almarhum itu kemudian "dibuang" ke Nusa Kambangan.
Saat Bob Hasan masih dipenjara, pengusaha ini mendapat kabar bahwa PT Kiani ditawar tinggi oleh JP Morgan, sebuah institusi perbankan komersial dan investasi yang berpusat di Amerika Serikat. Perusahaan ini didirikan oleh J. Pierpont Morgan dan umumnya dikenal sebagai House of Morgan atau Morgan saja. Saat ini, J.P. Morgan merupakan lengan perbankan investas milik JPMorgan Chase.
Kabar ini membuat Bob Hasan langsung teringat semangat Pak Harto yang tak mau menyerahkan lahan di Berau itu kepada pemerintah AS, dan segera mencari orang yang bisa diandalkan dan memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Pilihan Bob jatuh kepada Prabowo Subianto.
Namun saat itu Prabowo tidak memiliki cukup uang untuk membeli PT Kiani, sehingga Bob lalu menghubungi orang yang setipe dengan Prabowo, yakni Dirut Bank Mandiri, ECW Neloe.
Sayang, meski telah mendapat pinjaman dari Bank Mandiri, dana yang dimiliki Prabowo untuk membeli PT Kiani masih kurang sekitar 30% dari harga perusahaan itu. Akhirnya, Prabowo meminta bantuan Luhut Binsar Panjaitan (LBP).
Setelah PT Kiani di tangan Prabowo, ketua umum Partai Gerindra ini harus membenahi perusahaan yang selama hampir tiga tahun tidak bertuan itu. Hutan tanaman industri milik perusahaan Bob Hasan ini tidak dapat memenuhi kebutuhan pabrik, sementara di sisi lain Prabowo juga tak ingin menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan alam di sekitar pabrik. Maka, satu-satunya jalan adalah mengimpor bahan baku, sehingga biaya operasional membengkak.
Dalam kondisi ini, Prabowo bertahan untuk tidak melakukan rasionalisasi karyawaan alias PHK, dan membiayai sendiri operasional perusahaan, termasuk dalam membayar gaji, sehingga akhirnya, karena kesulitan membayar pasokan dari suplier, PT Kiani digugat dan pada 2011 dinyatakan pailit oleh pengadilan.
Dalam kondisi yang tak menguntungkan ini, karyawan pun berdemo karena pada 2014-2018 mereka tidak digaji dan tidak diberi THR.
Untuk diketahui, krisis moneter yang melanda Indonesia dipicu oleh pengusaha AS George Soros, sehingga sempat muncul dugaan kalau krisis itu sengaja diciptakan untuk memberi pelajaran kepada Soeharto yang secara halus telah menolak menyerahkan lahan di Berau, dan tidak lagi patuh kepada AS.
Kerusuhan Mei 1998 yang menjadi ending kekuasaan Orde Baru yang dipimpin Soeharto selama 32 tahun, juga diduga diatur dan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu sebagai triger kejatuhan Soeharto. Indikasi ini bisa diendus karena setelah Orde Baru tumbang, UUD 1945 direvisi hingga empat kali, sehingga Indonesia yang sebelumnya merupakan negara berasaskan Pancasila, perlahan-lahan berubah menjadi negara liberal seperti Amerika, sehingga warga non pribumi pun bisa menjadi presiden.
Karena itu jangan heran jika dalam debat semalam Prabowo mengatakan rela melepas lahan yang dikuasai PT Kiani, karena perusahaan itu memang bukan proyek menguntungkan mengingat PT Kiani didirikan semata-mata agar AS tidak dapat membangun pangkalan militer di Berau.
Jika AS berhasil membangun pangkalan militer di sana, kedaulatan NKRI bisa saja terongrong.
Itu pula sebabnya dalam debat semalam Prabowo mengatakan; "Daripada jatuh ke tangan asing, lebih baik lahan itu saya yang kelola".
Prabowo memang seorang nasionalis sejati, juga seorang patriot sejati. (rhm)
