JAKARTA, HARIAN UMUM - Sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menolak pin emas anggota DPRD DKI Jakarta tidak mendapat respon positif kalangan politisi Kebon Sirih.

Meski begitu Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik mengatakan sikap tersebut merupakan hak PSI. "Itu (pemberian pin emas) sudah sesuai aturan, tapi jika (PSI) nggak mau terima, ya tidak masalah," kata Taufik di Jakarta, Selasa (20/8/2019).

Sebagai informasi, Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta, Rian Ernest mempertanyakan pembuatan pin emas yang dinilainya menghambur-hamburkan anggaran.

Dia menyarankan, agar anggaran pengadaan pin emas senilai Rp 1,3 triliun bisa dikurangi dengan mengubah bahan emas dengan bahan lebih rendah, seperti kuningan.

Taufik mengatakan, jika pemberian Pin Emas dinilai suatu pemborosan, dia menyarankan agar PSI juga tidak meminta fasilitas dan gaji pokok di DPRD. Kalau dianggap pemborosan, sekalian aja nggak usah terima gaji atau fasilitas sebagai anggota dewan. Inikan udah dianggarkan," tegas Taufik.

Taufik menambahkan, pemberian Pin emas bagi dewan sudah dilakukan sejak lama. Pengadaan Pin tersebut bukan

Sebelumnya DPRD DKI Jakarta menganggarkan Rp 1,3 miliar untuk pengadaan pin emas. Tiap anggota DPRD DKI Jakarta akan mendapat dua pin emas seberat 5 dan 7 gram. (Zat)