Jakarta, Harian Umum - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan masih mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden di 2024, meski tak menghadiri deklarasi Anies - Muhaimin Iskandar di Surabaya, Sabtu (2/9/2023).

"Posisi PKS tetap lurus dengan lembaga tertinggi partai, yaitu Majelis Syuro Partai, mendukung Anies Baswedan sebagai Capres. Di mana Pak Anies diusung sebagai Capres, PKS full mendukung hal itu," kata Ketua DPP PKS Al Muzzammil Yusuf di Kantor DPP PKS, Jakarta, Sabtu (2/9/2023).

Muzzammil menegaskan, sikap politik PKS akan mengikuti Majelis Syuro sebagai lembaga yang punya wewenang untuk menetapkan calon presiden dan/atau wakil presiden yang diusung oleh PKS.

Ia bahkan mengatakan bahwa PKS masih menjadi anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), koalisi yang terdiri dari PKS, Demokrat dan Nasdem yang mengusung Anies, meski PKS tidak hadir dalam acara deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Surabaya.

"Kami sangat menghormati, bahkan kami mengikuti (acara deklarasi). Dan pernyataan kami hari ini kan menegaskan itu, kami bersama koalisi (perubahan), karena koalisi itu ditegaskan oleh Capres Anies juga. Jadi, PKS juga menghormati sikap Partai Nasdem dan PKB yang menduetkan Anies dengan Muhaimin Iskandar," kata dia.

Namun, Muzammil, mengingatkan bahwa PKS belum mengambil sikap terkait duet Anies-Muhaimin karena masih menunggu keputusan musyawarah Majelis Syuro yang akan digelar dalam waktu dekat.

"Kita menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Nasdem dan PKB, tapi kami perlu sesuai dengan prosedur organisasi membawa itu ke dalam Majelis Syuro kami," tegas dia.

Seperti diketahui, keputusan menduetkan Anies-Cak Imin (sapaan Muhaimin Iskandar) diambil secara sepihak oleh Ketum Nasdem Surya Paloh, tanpa diskusikan dengan PKS dan Demokrat. Hal yang sama dilakukan Anies yang tidak "ngobrol" dengan kedua partai itu meski menerima keputusan Surya.

Dampaknya, Demokrat marah besar dan merasa dikhianati karena sebelumnya Anies telah "meminang' Ketum partai itu, AHY, sebagai Cawapres-nya, sehingga Demokrat hengkang dari KPP.

PKS bersikap legowo dengan tetap di KPP, akan tetapi seperti dikatakan Muzammil, partai itu belum merestui duet Anies dengan Cak Imin.

Pertanyaannya, bagaimana jika Majelis Syuro PKS menolak Cak Imin? Karena selain politisi itu dan.partainya merupakan pendukung loyal pemerintahan Jokowi, juga karena Cak Imin tersandung, bahkan tersandera kasus korupsi, salah satunya kasus kardus durian. (rhm)