PUBLIK mencibir, kenapa KPK tidak usut KKN anak-anak Jokowi: Gibran dan Kaesang, dalam laporan Ubeidillah Badrun?
-------------------------------
Oleh: Muslim Arbi
Direktur Gerakan Perubahan
Ahad, 24 September. Massa jutaan berjubel menyabut kedatangan Anies - Cak Imin di Makassar.
Sebuah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh tokoh atau pejabat mana pun di negeri ini yang datang ke Makassar.
Jalan Kaki Sehat yang diinisiasi oleh Tamsil Linrung, anggota DPD RI itu nampak meriah
Hanya Anies Baswedan dan Cak Imin yang disambut massa dengan antusias seperti itu.
Tapi apakah dukungan massa terhadap Capres dan Cawapres Anies-Imin bikin kalangan Istana gerah dan kebakaran jenggot?
Lalu sejumlah jurus pun dipakai, seperti jurus anti korupsi dan KKN?
Jurus-jurus Anti Korupsi dan KKN pernah dialami oleh kader Nasdem Jhonny G Plate, Mentri Kominfo sekaligus Sekjen Nasdem.
Akibat Nasdem Capreskan Anies yang nampak tak disukai Istana, lalu manuver KKN pun muncul.
Kala itu Kejagung jadi alat sapu pencapresan Anies, lalu kasus BTS pun muncul, tapi sejumlah nama yang disebut-sebut sangat dekat dengan Istana tidak terjerat? Aneh?
Pemberantasan KKN model apa itu? Cara Istana obok-obok lawan politiknya?
Sebelumnya, Anies dan Cak Imin pun jadi target KPK, tapi nampaknya gagal.
Lalu, sekarang Yassin Limpo, mantan gubernur Sulawesi Selatan 2 periode dan Menteri Pertanian, kader Nasdem pendukung berat Anies-Imin. Para pendukung pasangan ini menamainya sebagai pasangan AMIN; Anies - Muhaimin.
Siapapun akan mengatakan saat KPK obok-obok kementan dan rumah dinas Menteri Yassin Limpo setelah pawai besar pendukung Anies-Imin di Makassar. Sulit dikatakan tidak ada kaitannya dengan pencapresan AMIN.
Publik mencibir, kenapa KPK tidak usut KKN anak-anak Jokowi: Gibran dan Kaesang, dalam laporan Ubeidillah Badrun? KPK juga gagal menangkap Harun Masiku, kader PDIP yang raib hingga saat ini.
Atau mengapa KPK tidak tuntaskan kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto, Ketua DPR dan Ketua Golkar saja? Sedangkan KPK tidak usut: Puan Maharani, Ganjar Pranowo, Pramono Anung, Yasonna Laoly, Olly Dodo Kambey yang telah jadi buah bibir di publik soal kasus e-KTP itu.
Jika dibandingkan dengan energi KPK obok-obok Capres dan Cawapres Anies - Cak Imin dan Yassin Limpo, kader Nasdem pendukung Capres Anies-Imin, susah dikatakan: ini bukan persoalan hukum semata.
Nampaknya KPK dijadikan alat rezim untuk tekan lawan politiknya yang bukan pasangan Istana.
Apalagi, Jokowi yang kendalikan Dewan Pengawas KPK. Rasa nya sulit kalau kasus obok-obok KPK terhadap Yassin Limpo ini bukan pesanan Istana. Atau memang Jokowi yang mau?
Nampak asumsi publik soal kasus Yassin Limpo ini tidak murni pemberantasan KKN, tak dapat di pungkiri.
