Jakarta, Harian Umum - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman akan memimpin peluncuran buku "Pemikiran Soemitro" dan simposium nasional bertajuk "Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045", Selasa (4/8/2026), di Auditorium Yusuf Ronodipuro, gedung RRI, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Nusantara Centre bekerja sama dengan Banrehi dan Universitas Nusantara, serta didukung oleh Ethos Group Indonesia, PT Hamasa, dan PT Sandi Jasa Estika.
"Memasuki abad 21 yang diwarnai berbagai krisis seperti krisis finansial 2008 global, krisis covid-19, dan konflik geopolitik yang memanas yang membayangi dunia saat ini. Indonesia membutuhkan arah, paradigma, dan keberanian untuk kembali menata fondasi pembangunan nasional sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata CEO Nusantara Centre, Yudhie Haryono, melalui siaran tertulis, Senin (3/8/2026).
Ia mengakui, kesadaran itulah yang melatarbelakangi penyelenggaraan Peluncuran Buku Pemikiran Soemitro dan Simposium Nasional "Urgensi Undang-Undang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial dalam Menata Bangsa Menuju Indonesia Emas 2045".
"Peluncuran buku dan simposium nasional ini akan dipimpin oleh Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman," imbuh Yudhie.
Menurut dia, kehadiran Kepala KSP menjadi penanda penting bahwa diskursus mengenai perekonomian nasional tidak lagi dipahami semata sebagai pembahasan akademik, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar strategis untuk memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta memperkokoh kedaulatan Indonesia di tengah krisis multidimensi dan ketidakpastian global.
Peluncuran buku ini mengangkat kembali pemikiran ekonom besar Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, yang sepanjang hidupnya meyakini bahwa pembangunan ekonomi harus menjadi instrumen mewujudkan keadilan dan kedaulatan nasional. Baginya, ekonomi bukan sekadar persoalan angka-angka statistik, melainkan sarana membangun martabat, kemandirian, produktivitas, dan keadilan sosial.
Simposium nasional yang menyertai peluncuran buku tersebut akan mempertemukan para akademisi, ekonom, tokoh nasional, birokrat, pelaku usaha, aktivis, dan generasi muda untuk membahas urgensi hadirnya Undang-Undang Perekonomian Nasional sebagai payung hukum yang mampu mengintegrasikan arah pembangunan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
Dalam perspektif tersebut, Ekonomi Politik Pancasila dipandang bukan sekadar teori ekonomi, melainkan sebuah paradigma pembangunan bangsa, sebagai jalan keselamatan bangsa. Ia berangkat dari keyakinan bahwa negara harus hadir sebagai pengarah pembangunan, menjaga keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, memperkuat industri nasional, melindungi sektor strategis, mengembangkan inovasi dan teknologi, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
'Di tengah krisis supremasi sekaligus persaingan global yang semakin kompleks, kekuatan sebuah bangsa tidak lagi hanya ditentukan oleh besarnya sumber daya alam, melainkan oleh kemampuannya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, industri, pembiayaan, dan pasar domestik. Karena itu, Indonesia memerlukan sistem ekonomi yang mampu mengubah kekayaan alam menjadi nilai tambah, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta memperkuat daya saing nasional," jelas Yudhie.
Semangat tersebut, sambung dia, sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa yang menempatkan perekonomian sebagai alat untuk mencapai keadilan sosial, bukan semata-mata akumulasi keuntungan. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan menjadi syarat bagi terwujudnya persatuan nasional, stabilitas politik, dan ketahanan negara dalam menghadapi berbagai tantangan abad ke-21.
Melalui peluncuran buku dan simposium nasional ini, Yudhie berharap lahir ruang dialog yang produktif antara negara, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan generasi muda dalam merumuskan langkah-langkah konkret menuju sistem perekonomian nasional yang lebih berdaulat, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Momentum ini juga diharapkan tidak berhenti sebagai seremoni intelektual, melainkan menjadi titik tolak lahirnya gagasan, kebijakan, serta kolaborasi nasional untuk memperkuat fondasi ekonomi Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.
"Bagi Nusantara Centre, pembangunan ekonomi bukan sekadar agenda pertumbuhan, melainkan ikhtiar memuliakan manusia Indonesia. Ketika ekonomi diletakkan di atas nilai-nilai Pancasila, pembangunan tidak hanya menghasilkan kemakmuran, tetapi juga memperkuat persatuan, memperluas keadilan, dan menjaga kedaulatan bangsa," kata Yudhie
Dengan semangat itulah, lanjut dia, peluncuran buku dan simposium nasional ini diharapkan menjadi salah satu penanda pondasi penting kebangkitan kembali Ekonomi Politik Pancasila sebagai fondasi menuju Indonesia yang maju, berdaulat, adil, dan bermartabat. (rhm)
