Jakarta, Harian Umum - Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Yunus Husein mengkritik UU Perampasan Aset yang disahkan DPR, Kamis (19/11/2026), karena tidak memasukkan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam UU tersebut.
Padahal, TPPU merupakan salah satu kejahatan yang harus ditelusuri dan dipulihkan, berapapun nilainya.
"Dirty money is dirty money. Whatever the amount," ujar Yunus dikutip dari kompas.com, Jumat (20/11/2026).
Ia menyorot perampasan aset yang hanya ditujukan untuk tujuh jenis tindak pidana, yaitu:
1. Korupsi;
2. Narkotika dan psikotropika;
3. Terorisme dan pendanaan terorisme;
4. Penyelundupan manusia;
5. Tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
6. Tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan
7. Penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi yang berdampak ke masyarakat luas.
"TPPU dikeluarkan. Menarik ini, kalau orang melakukan tindak pidana asal narkotika, korupsi, kalau dia cuci uang, cuci uangnya enggak bisa dikejar dengan undang-undang ini," jelas Yunus.
Di sisi lain, ia juga menyorot batas minimal nilai aset yang dapat ditelusuri dan dirampas, yakni sebesar Rp1 miliar.
Angka tersebut, kata Yunus, terlalu tinggi karena berpotensi membuat aset hasil kejahatan dengan nilai di bawah batas tersebut tidak tersentuh.
Yunus mengingatkan bahwa usulan awal yang pernah diajukan untuk batas nilai aset jauh lebih rendah, yakni Rp 100 juta.
Dengan batas Rp 1 miliar, kata dia, berisiko mempersempit jangkauan UU Perampasan Aset dalam mengambil kembali hasil tindak pidana.
Selain ambang batas nilai aset, Yunus juga menyoroti pendekatan daftar tindak pidana atau "list of crime" yang digunakan dalam undang-undang tersebut.
Padahal, jenis tindak pidana dalam hukum pidana jauh lebih banyak dan tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan korupsi.
"Jadi, sangat-sangat terbatas kemampuannya. Padahal tindak pidana lainnya itu cukup tinggi. Ya penipuan, lingkungan hidup, misalnya, kehutanan. Jadi apa? Banyak pidana-pidana di luar daftar itu yang harus diberantas dengan mengejar aset-asetnya. Kalau seperti ini kan namanya tidak maksimal, setengah hati," kata Yunus.
Untuk diketahui, tujuh jenis tindak pidana yang asetnya bisa dirampas negara dalam UU Perampasan Aset tertuang dalam Pasal 4 ayat (3). Pasal 4 ayat (1) UU itu mengatur bahwa perampasan aset khusus untuk tindak pidana korupsi bisa dilakukan dengan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku.
"Perampasan Aset berdasarkan atau tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap tindak pidana korupsi," demikian bunyi Pasal 4 ayat (1) UU Perampasan Aset.
UU itu juga mengatur non-conviction based asset forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa putusan pidana.
Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perampasan Aset dijelaskan, perampasan aset tanpa putusan pidana dilakukan terhadap:
1. Tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia;
2. Tersangka atau terdakwa yang melarikan diri;
3. Tersangka atau terdakwa yang sakit permanen;
4. Pelaku yang tidak diketahui atau Pelaku yang tidak diketahui keberadaannya.
"Perampasan Aset tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi kriteria Aset bernilai paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," bunyi Pasal 6 ayat (2) UU Perampasan Aset. (man)


