Jakarta, Harian Umum - Muhamad Rusdi, putra Betawi yang akrab di sapa Bang Rusdi, akan meramaikan bursa caleg DPR RI di Dapil DKI Jakarta II yang meliputi Jakarta selatan, Jakarta pusat dan Luar Negeri.
Sejak 2017 sampai hari ini Rusdi tercatat sebagai Deputy Presiden (Ketua Harian) KSPI. Sebelumnya, di periode 2012-2017, Rusdi sebagai Sekjend KSPI mendampingi Said Iqbal, Presiden KSPI.
Bang Rusdi saat ini juga masih tercatat sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Organisssi (MPO) Aspek Indonesia yang dipresideni Mirah Sumirat. Rusdi juga masih tercatat sebagai pembina sekaligus pendiri Serikat Pengemudi Daring (Ojol) SPEED.
Saat ditanya, apa motivasi nyaleg di DPR RI. Bang Rusdi menjawab ada keresahan dalam dirinya melihat perlindungan dan kesejahteraan buruh yang makin menurun akibat disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja dan kebijakan Presiden Jokowi lainnya di sektor perburuhan.
Karenanya, ada 3 misi utama yang menjadi concern perjuangan Bang Rusdi di parlemen.
Pertama adalah perjuangan mencabut UU Omnibus Law Cipta Kerja dan turunannya. Ini adalah misi utama perjuanganya di parlemen nanti, karena UU Omnibus Law bukan hanya mempreteli perlindungan terhadap buruh, tetapi juga akan menghancurkan masa depan anak bangsa karena dipermudahnya praktek kerja outsourcing, kontrak, pemagangan dan kemitraan palsu.
Mantan Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Trisakti ini resah melihat suramnya masa depan anak bangsa, dan juga suramnya nasib para ojol yang bekerja dengan status kemitraan palsu.
Aktivis buruh yang juga eks ketua Koperasi Syariah Komunitas Jakarta Selatan (Koperasi 212 Jaksel) ini berharap bisa lolos ke Senayan agar bisa memperjuangkan kesejahteraan buruh, Ojol dan masyarakat dengan lahirnya kebijakan perburuhan dan ekonomi yang pro buruh dan rakyat kecil melalui jalur parlemen.
Puluhan dan bahkan ratusan kali aksi buruh di era pemerintahan Jokowi ternyata kurang didengarkan, maka mau nggak mau kita akan berjuang melalui jalur politik.
Kedua, Jaminan Kesehatan Gratis. Melalui Partai PKS yang selama ini konsisten membela aspirasi buruh, Rusdi juga ingin memperjuangkan jaminan kesehatan BPJS bisa gratis. Karena saat ini banyak para ojol, buruh ter-PHK dan para pekerja di perusahaan menengah bawah yang tidak tercover BPJS kesehatan, padahal biaya berobat sangat mahal dan sangat memberatkan masyarakat .
Ketiga, perjuangan lengupahan yang layak. Rusdi yang kini tercatat sebagai Ketua Departemen Jaringan Buruh DPP PKS, sangat concern bagaimana negara hadir dan serius terhadap kebijakan upah layak.
Kebijakan upah Presiden Jokowi yang keliru membuat kesejahteraan buruh menurun dan daya beli masyarakat menjadi jatuh.
"Kita tidak ingin, dengan alasan butuh investasi untuk penciptaan lapangan pekerjaan, kemudian buruh malah dikorbankan kesejahteraannya dengan lahirnya kebijakan upah murah," kata Rusdi seperti dikutip dari siaran tertulisnya, Rabu (23/8/2023).
Kebijakan upah murah pemerintahan Jokowi semakin memberatkan buruh dan masyarakat tatkala pemerintah gagal.dalam menekan harga-harga sembako.
Dampaknya, menurut Rusdi, adalah pendapatan buruh yang kecil tidak cukup untuk membiayai biaya hidup yang semakin meningkat. (man)
