Jakarta, Harian Umum - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno mengingatkan para komisaris dan direksi 13 BUMD agar jangan lagi mengharapkan Penyertaaan Modal Daerah (PMD), dan didorong agar dapat go publik.

"PMD sudah berakhir, jangan diharapkan lagi. Kecuali BUMD yang sedang membangun seperti PT MRT," katanya dalam pengarahan gubernur dan wakil gubernur kepada jajaran komisaris dan direksi BUMD di Gedung Pola, Blok G, Kompleks Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2017).

Ia menyarankan agar BUMD mencari pendanaan sendiri karena Pemprov ingin perusahaan-perusahaan plat merah ini memiliki kinerja yang lebih optimal, karena BUMD menurut dia adalah agent of change dan agent of development.

Untuk mencapai hal-hal tersebut, para komisaris dan direksi tidak boleh lagi berpikir pada sistem yang lama karena ke depan, bisnis yang akan berkembang adalah bisnis atau usaha yang berbasis platform.

Untuk itu, ia pun meminta agar jajaran komisaris dan direksi BUMD melakukan terobosan-terobosan dan inovasi, antar lain segera go public dengan menyiapkan road to IPO (Initial public offering) atau penawaran umum perdana, agar dapat mengakses pasar.

Seperti diketahui, 13 BUMD di DKI mendapat guyuran PMD selama gubernur Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan total hingga Rp9 triliun.

Sebagian anggota DPRD, termasuk Wakil Ketua DPRD Abraham "Lulung" Lunggana, menentang pengucuran dana ini karena selain di antara BUMD-BUMD itu ada yang sudah berbentuk perusahaan terbuka, juga karena ada yang terus merugi, sehingga lebih layak untuk dilikuidasi. Contohnya PT Ratax Armada. (rhm)