Jakarta, Harian Umum - Sejumlah purnawirawan TNI dan masyarakat sipil, Sabtu (9/4/2024), mendeklarasikan organisasi baru yang mereka bentuk, yang dinamai Front Penegak Daulat Rakyat (FRONT--PDR).
Para purnawirawan pendiri dan organisasi ini di antaranya adalah mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) TNI Tyasno Sudarto, mantan Danjen Kopassus Mayjen (Purn) TNI Soenarko dan mantan Komandan Marinir Letjen (Purn) TNI Soeharto.
Sementara yang dari kalangan sipil di antaranya Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, Dewan Pakar Centre of Study for Indonesian Leadership (CSIL) HM Mursalin, Badan Pekerja Petisi 100 Marwan Batubara, dan Badan Pekerja Petisi 100 Syafril Sjofyan.
Acara ini dihadiri oleh lebih dari 200 orang yang kebanyakan merupakan purnawirawan dan aktivis.
"Organisasi ini bukan gerakan moral karena yang kita hadapi adalah pemimpin yang tidak bermoral," kata Soeharto saat memberikan sambutan.
Ia menjelaskan, FRONT-PDR adalah organisasi gerakan yang akan turun ke lapangan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jakarta.
Dalam deklarasinya yang dibacakan Soenarko, FRONT-PDR mengatakan, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia akhir-akhir ini semakin buruk dan memprihatinkan.
"Negara diselenggarakan secara ugal-ugalan, sarat pelanggaran konstitusi dan hukum, serta sarat kepentingan oligarki, sehingga kian menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila dan cita-cita proklamasi sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Kontitusi UUD 1945," katanya.
FRONT-PDR menilai, Presiden Joko Widodo berperan sentral dalam berbagai kebijakan dan tindakan yang melemahkan demokrasi, kebebasan berbicara dan penegakan daulat rakyat, terutama dalam Pemilu 2024. Pemerintahan Joko Widodo bersama penyelenggara Pemilu telah berhasil menciptakan Pemilu Curang.
"Presiden Jokowi diyakini telah menyalahgunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas dan alat negara untuk kepentingan kelompok tertentu, berpihak dalam politik elektoral dan menjalankan praktik politik nepotis guna melanggengkan kekuasaan. Presiden Joko Widodo dianggap telah menggunakan kekuasaan dengan pendekatan penghalalan segala cara," imbuhnya.
FRONT-PDR menegaskan, pelbagai permasalahan bangsa dan negara tersebut harus segera diperbaiki dengan langkah awal melengserkan Presiden Joko Widodo yang dianggap sebagai sumber utama masalah. Langkah perbaikan dapat ditempuh melalui jalur hukum dan politik, serta gerakan pembangkangan dan perlawanan rakyat.
"Oleh sebab itu, guna berhasilnya perbaikan serta pulihnya kehidupan berbagngsa dan bernegara sesuai cita-cita proklamasi dan daulat rakyat, FRONT- PDR terpanggil untuk berperan aktif, sekaligus mendeklarasikan terwujudnya pembangkangan atau perlawanan rakyat tersebut," lanjut FRONT-PDR.
Berikut pernyataan sikap FRONT-PDR terkait permasalahan bangsa saat ini:
Sehubungan dengan berbagai hal di atas, kami dari FRONT-PDR dengan ini
1. Menolak dengan tegas hasil Pemilu, khususnya Pilpres 2024 yang dinilai curang;
2. Mendesak DPR segera menggunakan Hak Angket guna menyelidiki seksama kecurangan Pemilu 2024;
3. Meminta agar Pasangan Prabowo-Gibran didiskualifikasi;
4. Meunutut DPR dan MPR segera memproses pemakzulan Presiden Joko Widodo.
(rhm)
