Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto mengatakan, Indonesia bakal punya wakil presiden baru pengganti Gibran Rakabuming Raka sebelum pertengahan Januari 2027.
Ia merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), di mana pengisian jabatan Wapres paling lambat 60 hari sejak Wapres mengundurkan diri.
Pasal 46 ayat (1) UU MD3 menyatakan, dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari untuk memilih Wakil Presiden.
Sementara pasal 46 ayat (2) UU MD3 menyatakan; Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.
"MPR RI berkewajiban mengisi jabatan Wapres tersebut selambat-lambatnya 60 hari terhitung sejak Pak Gibran menyatakan berhenti atau 12 November 2026,” kata politisi PDIP yang akrab disapa Bambang Pacul itu dikutip dari Kompas.com, Kamis (12/11/2026).
Maka, kata dia, berdasarkan ketentuan tersebut, maka paling lambat 10 Januari 2027 Indonesia sudah punya Wapres baru.
“Selamat-lambatnya hari Minggu, 10 Januari 2027, kita punya wapres baru!” kata dia.
Ia memastikan bahwa mulai hari ini, setelah Gibran menyampaikan surat mengundurkan diri kepada MPR, maka jabatan Wapres kosong.
“Mas Wapres (Gibran) menyatakan berhenti sebagai Wapres sejak surat tersebut diterima Pimpinan MPR RI, sehingga jabatan Wapres RI kosong,” katanya.
Seperti diketahui, Gibran mengundurkan diri karena Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pengetahuannya dengan tamatan SMK yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019, karena sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK), MA juga tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan lulusan SMA dan yang sederajat.
Sebelum berkirim surat ke MPR, Gibran sempat menyatakan akan mundur kepada Presiden Prabowo Subianto, akan tetapi kemudian mengatakan bahwa ia akan fight untuk membuktikan keabsahan ijazahnya di PTUN.
Pakar hukum tatanegara Ahmad Yani mengatakan, dengan dibatalkannya Suket Gibran oleh.MA, maka Gibran tak lagi punya pijakan yuridis untuk tetap menduduki jabatan wakil presiden, sehingga harus mundur atau dimakzulkan oleh DPR. (man)