Jakarta, Harian Umum - Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan bahwa partainya tidak mengajukan nama kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengisi posisi Wapres yang kosong pasca mundurnya Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11/2026).
"Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan wakil presiden," kata AHY di Auditorium Yudhoyono Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, Partai Demokrat memahami mekanisme pemilihan Wapres merupakan domain Prabowo sesuai undang-undang yang kemudian diputuskan oleh MPR.
"Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR RI memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Karena itu, kami menyerahkan proses pengusulan kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto dan menghormati kewenangan MPR dalam memilih," jelas AHY.
Ia menegaskan, sikapnya ini sesuai dengan konstitusi Partai Demokrat, karena sebelum mengambil keputusan, tadi pagi ia berkonsultasi melalui video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, yang sedang dalam perjalanan dari Semarang menuju Jakarta.
AHY mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga suasana tetap tenang. Menko Infrastruktur itu berharap masyarakat bisa memberi ruang bagi proses konstitusional yang sedang berjalan.
"Pada saat yang sama, pemerintahan harus tetap bekerja dan agenda pembangunan harus terus berlanjut. Apa pun dinamika politik yang terjadi, janganlah mengganggu kehidupan rakyat kita," tegas AHY.
Seperti diketahui, sebagaimana tertulis dalam surat pengunduran dirinya yang diberikan kepada pimpinan DPR, Gibran mengatakan mundur karena alasan pribadi.
Namun, sebagaimana diketahui publik, Gibran mundur setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pengetahuannya dengan tamatan SMK, karena dalam putusan yang diterbitkan 30 Oktober 2026, MA menyatakan tidak menemukan ijazah luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan SMA dan yang sederajat.
Dalam Suket bernomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019 itu, disebutkan bahwa Suket diterbitkan karena Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch, sehingga pengetahuannya dapat disetarakan dengan tamatan SMK.
Namun, saat sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi terungkap kalau Suket itu diterbitkan hanya berdasarkan certificate of attendance dan daftar nilai saat Gibran menempuh pendidikan di UTS Insearch, bukan berdasarkan sertifikat/ijazah/diploma dari lembaga pendidikan di Sydney, Australia itu.
Yang lebih fatal, dalam sidang MK itu juga terungkap kalau UTS Insearch bukan sekolahan, melainkan tempat kursus, karena Hakim Konstitusi Arsul Sani pernah kursus bahasa Inggris di sana selama tiga bulan.
"Saya juga alumni UTS Insearch," katanya. (man)


