Jakarta, Harian Umum - Dokter Tifa dan tiga tersangka kasus ijazah Jokowi, Selasa (10/11/2026), mendatangi Bareskrim Polri untuk menyampaikan surat permohonan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto agar ijazah Jokowi yang diperlihatkan di persidangan 5 November 2026, diuji forensik.
Dokter Tifa mendatangi Bareskrim dengan ditemani kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Pembela Dokter Tifa (TPDT) dan Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik (LBHAP) PP Muhammadiyah.
Sementara tiga tersangka kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani dan Rustam Effendi, datang bersama tim kuasa hukumnya yang tergabung dalam Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis (TA-AKAA).
Persidangan tanggal 5 November adalah sidang Dokter Tifa dan Roy Suryo di mana Jokowi dihadirkan jaksa sebagai saksi pelapor dalam perkara fitnah dan pencemaran nama baik serta pelanggaran UU ITE yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya pada 30 April 2025 karena ijazahnya dikatakan palsu.
Rizal Fadillah, Kurnia Tri Royani dan Rustam Effendi terjerat kasus yang sama, hanya saja berkas acara pemeriksaan (BAP) mereka belum dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan, sehingga belum masuk persidangan.
Uji forensik terhadap ijazah yang diperlihatkan Jokowi di persidangan, dimintakan untuk diuji forensik karena ijazah itu dinilai berbeda dengan ijazah yang diperlihatkan Polda Metro Jaya saat gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025.
"Kami mendesak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk melakukan uji forensik terhadap ijazah S1 yang diperlihatkan Jokowi dalam sidang 5 November, juga menguji forensik dokumen-dokumen menjadi dasar terbitnya ijazah itu," kata Plt Ketua LBHAP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, saat konferensi pers.
Menurut dia, menjadi aneh jika ijazah S1 Jokowi diterbitkan Universitas Gajah Mada (UGM) tanpa adanya dokumen-dokumen pendukung itu, salah satunya transkrip nilai.
Ikhwan mengingatkan bahwa soal ijazah Jokowi dan dokumen pendukungnya itu bukan lagi persoalan privat, karena Jokowi adalah mantan pejabat negara atau pejabat publik.
"Konsekuensi seseorang yang menjadi pejabat negara adalah sebagian dari pribadinya menjadi milik publik," katanya.
Ikhwan juga mengingatkan bahwa Komisi Informasi Pusat (KIP) dalam putusannya meminta UGM agar memperlihatkan dokumen-dokumen itu kepada publik, akan tetapi UGM melawan dengan mengajukan gugatan ke PTUN, dan gugatannya itu ditolak.
Koordinator TPDT, Abdullah Alkatiri, menegaskan bahwa semua warga negara berhak mengetahui apakah ijazah Jokowi asli atau tidak.
"Dengan datangnya Jokowi ke persidangan tanggal 5 November, kami justru makin ragu apakah ijazah yang diperlihatkannya itu asli atau tidak, karena berbeda dengan ijazah Jokowi yang diperlihatkan penyidik Polda saat gelar perkara, dan kami sampai sekarang juga belum menerima berita acara pemeriksaan laboratorium atas ijazah Jokowi," katanya.
Ia mengungkap bahwa para saksi menyebut bahwa ijazah itu identik dengan ijazah pembanding.
"Yang kami cari adalah otentik, bukan identik, karena identik belum tentu asli," tegasnya.
Sementara Dokter Tifa mengatakan, setelah Jokowi menunjukkan ijazahnya, justru semakin banyak kejanggalan yang muncul.
"Karena itu dalam surat khusus dari saya kepada Kapolri, saya mengajukan 15 paket uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Saya tidak tahu apakah Labfor Polri memiliki semua alat untuk ke-15 paket uji forensik itu atau tidak. Kalau tidak ada, saya sarankan kerjasama dengan Labfor di luar negeri, seperti di Singapura atau Australia," katanya.
Ke-15 paket uji forensik itu di antaranya meliputi carbon dating (usia kertas) dan ink dating (usia tinta) pada ijazah itu apakah benar merupakan produk tahun 1985, saat ijazah yang dicurigai palsu itu diterbitkan UGM.
"Foto Jokowi bersama teman-teman kuliahnya yang menjadi salah satu bukti dalam persidangan, juga perlu diuji forensik," katanya. (rhm)






