Jakarta, Harian Umum - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menerima lima aduan terkait proses pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024 oleh KPU RI.
Salah satu aduan itu diajukan mantan Wamenkumham Denny Indrayana.
"Kami telah menerima lima aduan, ya, pasca putusan Mahkamah Konstitusi itu. Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat secara materiil, dua lagi baru sampai pada tahap verifikasi administrasi, dan satu lagi memang belum memenuhi syarat administrasi," kata Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi di gedung KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (7/11/2026), dikutip dari detikcom.
Ia menyebut, aduan itu diajukan oleh berbagai elemen masyarakat, dan dia memastikan semua aduan tersebut akan ditindaklanjuti DKPP.
"Jadi DKPP memastikan semua akan ditangani, tetapi tentu kita perlu waktu karena harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan secara cermat, begitu ya. Jadi, pada prinsipnya demikian dan kami selalu memberitahukan kepada para pihak sebagaimana mekanisme yang ada," ujarnya.
Dewa tak menjelaskan dari lima aduan tersebut, apaka aduan Denny termasuk yang telah dinyatakan memenuhi syarat secara materil atau masih dalam tahap verifikasi, atau justru yang belum memenuhi syarat.
Namun, ia memastikan bahwa yang memenuhi syarat akan dilimpahkan ke persidangan.
Seperti diketahui, Denny Indrayana dan 11 pihak yang mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024, melaporkan KPU ke DKPP dengan dalih telah melanggar kode etik karena menyeludupkan pasal 18 ayat (3) ke dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 untuk meloloskan Gibran sebagai Cawapres pada Pilpres 2024, meski tidak memenuhi syarat pendidikan.
Bahkan ketentuan pada pasal 18 ayat (3) ke dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 itu melanggar pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 yang menyatakan; "Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dikecualikan bagi bakal calon Presiden atau calon Wakil Presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi". Sementara pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan bahwa pendidikan Capres/Cawapres minimal SMA atau yang sederajat.
Dalam sidang PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Oktober 2026 terungkap kalau Pasal 18 ayat (3) itu tidak pernah ada pada Pilpres sebelum-sebelumnya, dan juga tidak pernah disosialisasikan, bahkan tidak pernah dibahas di DPR.
Dalam sidang itu, berdasarkan keterangan eks Ketua KPU Hasyim Asy'ari diketahui kalau pasal itu dimasukkan saat sinkronisasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). (man)







