Jakarta, Harian Umum - Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh, Sabtu (7/11/2026) di Monas, Jakarta Pusat, mendeklarasikan ikrar untuk menjaga persatuan Indonesia, sekaligus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Mereka bahkan menyatakan siap menggerakkan massa buruh apabila ada upaya menggulingkan pemerintahan Prabowo.
"Hari ini Koalisi Serikat Pekerja, Serikat Petani, Guru dan Tenaga Honorer, Komunitas Nelayan, Kaum Perempuan, dan Partai Buruh yang bergabung di KSPPB mengadakan aksi deklarasi ikrar dengan tema Jaga Persatuan Indonesia dan Jaga Presiden Prabowo Subianto," kata Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.
Ia menjelaskan, Presiden Prabowo terpilih melalui proses demokrasi yang sah. Karena itu, menurutnya, seluruh elemen masyarakat perlu menghormati hasil pemilihan tersebut hingga masa jabatan Prabowo berakhir pada tahun 2029.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat menghindari kekerasan, fitnah, hingga penyebaran berita bohong yang berpotensi memecah belah bangsa.
"Demonstrasi diperbolehkan, tapi tidak boleh rusuh, merusak, bakar-bakaran," imbuhnya.
Said mengaku, alasan kelompok buruh dan petani menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, karena sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo sejalan dengan perjuangan kaum pekerja, terutama terkait perlindungan pekerja rumah tangga, reforma agraria, dan perlindungan ketenagakerjaan.
Kebijakan tersebut, kata Said, mencerminkan upaya melawan neoliberalisme dan memperkuat ekonomi yang berlandaskan pada Pasal 33 UUD 1945.
Dia juga menyinggung kebijakan pembatasan pekerjaan alih daya atau outsourcing serta kenaikan upah minimum yang disebutnya menjadi alasan buruh berada di belakang pemerintahan Prabowo.
"Secara ideologi, apa yang diperjuangkan oleh Presiden Prabowo Subianto sama dengan perjuangan kaum buruh," katanya.
Said mengingatkan, pihaknya dapat menggerakkan anggota serikat pekerja yang tersebar di berbagai daerah apabila muncul upaya yang dinilai mengancam pemerintahan Prabowo.
"Kami bisa gerakkan! Di setiap kabupaten/kota ada pabrik-pabrik yang menjadi anggota kami. Kami bisa melawan dengan setiap saat keluar dari pabrik-pabrik untuk menjaga bilamana ada kerusuhan, bilamana ada kepentingan asing membuat kerusuhan, bilamana ada oknum-oknum ingin membuat kerusuhan," tegasnya.
Meski demikian, Said menegaskan seruan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan masyarakat dalam menyampaikan kritik maupun aspirasi. Dia menyebut buruh tetap akan melakukan demonstrasi dalam memperjuangkan kepentingannya, termasuk terkait tuntutan kenaikan upah.
"Kami pun demonstrasi, unjuk rasa, nggak ada masalah, tapi untuk membangun bangsa welfare state," tuturnya. (man)