Jakarta, Harian Umum- Ketua komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono memberikan pandangan revisi Perda no. 1 tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2017-2020. Dalam pandangan tersebut, ada beberapa hal yang menjadi sorotan serta evaluasi politisi Partai Demokrat itu.
"Perubahan RPJMD dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 6 tahun 2017 pasal 342 ayat 1. Hal ini dikarenakan pandemi Covid-19 telah berpengaruh secara signifikan terhadap pelambatan perekonomian, kinerja keuangan dan kinerja pemerintah provinsi DKI Jakarta. Maka itu, dimungkinkan PAD DKI Jakarta akan anjlok," ujar Mujiyono, di Jakarta, Kamis (9/7).
Melihat data penerimaan PAD DKI Jakarta tahun 2020 dan prognosa PAD sampai akhir tahun 2020, jelasnya, diperlukan evaluasi RPJMD tahun 2017-2020. Apalagi, terjadi proyeksi penurunan PAD yang sangat signifikan. Di sisi lain, hampir semua program pembangunan tahun ini mengalami penundaan.
Selain itu, kader Partai berlambang mercy ini mengingatkan pemerintah agar perubahan RPJMD tahun 2017-2020 ini tidak diarahkan kepada program-program baru yang tidak tercantum sebelumnya.
"Mengingatkan agar perubahan RPJMD tahun 2017-2020 ini tidak mengakomodir program-program yang tidak tercantum dalam RPJMD sebelumnya. Misalnya, penyelenggaraan Formula E, ajang balap mobil listrik internasional (Jakarta Eprix). Sebab dari sisi pelaksanaan, ajang balap mobik listrik tersebut tidak memiliki kajian dan terlalu dipaksakan," katanya.
Selain itu, Mujiyono pun menyoroti soal hunian DP nol rupiah. Dia menyebutkan bahwa program penyediaan hunian dp nol rupiah telah menelan anggaran yang sangat besar dalam bentuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMD). Namun, hampir tiga tahun berjalan saat Kepemimpinan Anies Baswedan, hunian dp nol rupiah hanya dapat dibangun sebanyak 780 unit di nuansa Pondok Kelapa, dan sedang dibangun 850 unit di nuansa Cilangkap.
"Selama ini program penyediaan hunian dp nol rupiah telah menelan anggaran yang sangat besar dalam bentuk Penyetaraan Modal Pemerintah Daerah (PMD) untuk Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Namun, dari sejumlah anggaran besar yang dikeluarkan tersebut, hunian dp nol rupiah hanya dapat dibangun 780 unit hunian dp nol rupiah di nuansa Pondok Kelapa, dan sedang dibangun 850 hunian di nuansa Cilangkap. Sebagian besar lahan yang dibebaskan dengan APBD justeru dimanfaatkan untuk pengembangan area komersil yang tidak dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat DKI Jakarta," tutupnya.(hnk)
