Jakarta, Harian Umum- Warga Kabupaten Kepulauan Seribu memprotes rencana pengoperasian 16 kapal Trans1000 pada Oktober 2018 mendatang, karena disamping akan mematikan pengusaha kapal tradisional, juga akan mencekik warga setempat dengan tarif yang sangat tinggi.
"Harga tiket kapal Trans1000 lebih mahal dibanding harga tiket kapal tradisional. Padahal kapal Trans1000 merupakan kapal milik PT Transjakarta, BUMD milik Pemprov DKI yang tentunya mendapat subsidi," ujar Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta) Tobaristani kepada harianumum.com melalui pesan WhatsApp, Senin (24/9/20!8).
Ia menyebut, harga tiket kapal Trans1000 sebesar Rp75.000/orang, sementara harga tiket kapal tradisional sebesar Rp35.000/orang untuk warga Kepulauan Seribu, dan Rp54.000/orang untuk wisatawan atau tamu.
Yang membuat warga risau adalah pernyataan Direktur Utama PT Trans1000 Nana Suryana sebagaimana dimuat sejumlah media pada 17 September 2018. Dalam pemberitaan itu, Nana mengatakan bahwa ke-16 kapal Trans1000 yang mulai dioperasikan pada Oktober 2018 akan menggantikan kapal tradisional, karena kapal tradisional akan diremajakan dan disiapkan untuk mengangkut barang (kapal kargo).
Menurut Toba, apa yang dikatakan Nana itu jelas mengindikasikan kalau Transjakarta ingin memonopoli bisnis transportasi laut di Kepulauan Seribu, dan rakyat dipaksa untuk menaiki kapalnya dengan tarif yang sangat tinggi.
"Mayoritas penduduk pulau adalah nelayan. Bayangkan kalau mereka harus mengeluarkan biaya Rp150.000/orang untuk pergi pulang saat ke darat (Jakarta), apa tidak sangat menyusahkan? Karena biasanya mereka hanya mengeluarkan Rp70.000/orang," katanya.
Ia juga mengaku sudah mendengar kegelisahan para pemilik kapal tradisional, karena kapal mereka yang dibuat dengan harga miliaran rupiah per unit itu, terancam tak dapat lagi dimanfaatkan secara komersil. Apalagi karena meski dalam pemberitaan media disebutkan bahwa Trans1000 akan membantu penguasaha membiayai peremajaan kapalnya, namun hingga kini pembicaraan antara mereka dengan pihak Trans1000 belum ada.
"Bisa dibilang, mereka menganggap statemen Trans1000 itu tak jelas dan tidak transparan. Mereka sangat khawatir kehilangan usaha yang telah mereka geluti selama puluhan tahun," imbuhnya.
Toba menyesalkan karena saat ini Tranjakarta telah membangun loket di pulau-pulau, seperti di Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Pari dan Pulau Kelapa, dan membuat tiket dengan logo Trans1000, sehingga warga terkesan dipaksa untuk menaiki kapal itu, tak boleh kapal tradisional.
"Karena itu kita berharap Transjakarta sebagai BUMD, bijaksana. Jangan memonopoli bisnis transportasi di Kepulauan Seribu. Biarkan warga memiliki alternatif angkutan yang sesuai dengan kemampuan keuangannya," imbuh dia.
Toba bahkan meminta agar Tranjakarta menunda operasional ke-16 kapal itu hingga ada pembicaraan dengan para pengusaha kapal tradisional dan warga Kepulauan Seribu, sehingga permasalahan clear, transparan, dan tak ada yang dirugikan.
"Kami mempertanyakan, Nana Suryana itu siapa dan mewakili siapa, sehingga seakan tak peduli pada nasib pengusaha kapal tradisional yang notabene bukan pengusaha besar. Saat ini pengusaha-pengusaha itu memiliki 42 kapal tradisional yang setiap hari beroperasi melayani warga Kepulauan Seribu. Apa dia tak berpikir kalau belum tentu semuanya mau jika kapal tradisionalnya dijadikan kapal cargo?" pungkasnya.
Seperti diketahui, hingga kini transportasi laut di Kepulauan Seribu dinilai belum memadai, sehingga Pemprov DKI Jakarta kemudian bekerjasama dengan PT Trans 1000.Jakarta Transportindo.
Kepada wartawan pada 17 September lalu, Direktur Utama PT Trans 1000 Jakarta Transportindo Nana Suryana mengatakan, pada Oktober mendatang pihaknya akan mengoperasikan 16 kapal berkapasitas 200 orang/unit, untuk melayani wisatawan dan penduduk Kepulauan Seribu.
Kapal cepat bermaterial alumunium ini memiliki mesin out boat 5 unit dan berkekuatan 350 PK.
"Ini mumpuni untuk di perairan Teluk Jakarta, Kepulauan Seribu. Dan tentunya juga menjamin keamanan, kenyamanan dan keselamatan penumpang," katanya.
Ia menyebut, ke -16 kapal tersebut akan menggantikan kapal tradisional yang saat ini beroperasi di Pelabuhan Kali Adem, Jakarta Utara, karena kapal-kapal tradisional itu akan diremajakan dan disiapkan menjadi kapal mengangkut barang.
"Kami akan membantu biaya peremajaan kapal tradisional tersebut, termasuk, perbaikan sarana dan prasarananya. Peremajaan kapal dilakukan secara bertahap," katanya.
Nana bahkan memgatakan, akan ada integrasi kapal tradisional menjadi kapal modern dan kapal tradisional menjadi kapal kargo. (rhm)
