Jakarta, Harian Umum - Oligarki yang menjadi pengembang hunian elit Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 di Tangerang, Banten, disebut-sebut membidik keuntungan hingga Rp20 triliun dari proyek yang oleh Jokowi saat masih menjadi presiden, ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) itu.
"Kami mendapat informasi bahwa oligarki sudah menghitung-hitung keuntungan yang akan didapat dari PIK 2, yaitu sebesar Rp20 triliun," kata mantan sekretaris BUMN Muhammad Said Didu dalam acara Dialog dan Diskusi Kebangsaan yang diselenggarakann Forum Pembela Kedaulatan Rakyat (FPKR) di Jakarta, Kamis (7/11/2024).
Acara ini bertemakan PSN PIK 2 Dan Derita Rakyat Banten Terdampak: Menagih Komitmen Kerakyatan Presiden Prabowo.
Dalam acara ini hadir 23 tokoh yang sebagian besar di antaranya diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Selain Said Didu, mereka yang menyampaikan pendapat dan aspirasinya antara lain mantan Wakil Panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi, mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn) Soenarko, mantan Komandan Marinir Letjen TNI (Purn) Soeharto, Marwan Batubara, Pemerhati Politik dan Kebangsaan Rizal Fadillah, aktivis Lampung Bunda Merry, dan Kolonel (Purn) Sugeng Waras.
Said Didu menjelaskan, keuntungan tersebut didapat dari pembelian lahan warga di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Tangerang, Banten, yang hanya dihargai Rp50.000/meter, akan tetapi dijual lagi dengan harga Rp30 juta/meter, dikurangi biaya-biaya untuk membayar preman, aparat desa dan lain-lain agar warga secara ikhlas maupun terpaksa melepaskan tanahnya.
Luas lahan PIK 2 sendiri ditargetkan mencapai luas sekitar 2.650 hektare.
Said Didu mengungkap banyaknya hal menyedihkan di kawasan Pantura Tangerang gara-gara pemberian status PSN untuk PIK 2 oleh Jokowi.
Ia menyebut, jalan, sungai dan pantai yang sebenarnya milik negara, telah dikuasai. Ia bahkan menyebut telah banyak warga Pantura Tangerang yang meninggal, antara lain akibat tertabrak truk-truk pengangkut tanah dan pasir untuk PIK 2, dan truk-truk itu tidak memiliki nomor polisi.
Para tokoh yang menyampaikan pendapat dan aspirasi semuanya menyatakan bahwa Presiden Prabowo harus menghentikan PSN PIK 2, karena bisa menjadi negara di dalam negara.
"Kalau Prabowo budek juga seperti presiden yang lalu (Jokowi), kita lawan," kata Soenarko.
Brigjen (Purn) TNI Purnomo mempertanyakan pemberian status PSN untuk PIK 2 oleh Jokowi.
"PSN itu Proyek Strategis Nasional, apakah PIK 2 proyek yang strategis buat bangsa ini? Siapa yang akan menempati rumah-rumah mewah di sana? Sementara rakyat pemilil tanah digusur, diusir," katanya.
Ia berharap Prabowo meninjau ulang pemberian status PSN untuk PIK 2.
"Karena PIK 2 bukan proyek strategis," tegasnya. (rhm)