Jakarta, Harian Umum - Polri meningkatkan status penanganan kasus dugaan makar terkait penyadapan nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto, dari penyelidikan ke penyidikan.
“Saat ini sudah masuk ke tahap penyidikan,” kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir, di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
Peningkatan status dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara dan menyimpulkan bahwa kasus ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Pasal tersebut mengatur bahwa gelar perkara dilakukan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diselidiki merupakan tindak pidana atau bukan. Jika penyidik memutuskan peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, penanganannya dilanjutkan ke tahap penyidikan.
Sebelumnya, Polri menetapkan empat tersangka kasus penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan sejumlah pihak lain, seperti elit parpol, pejabat negara, aktivis dan jurnalis. Para tersangka ini semuanya merupakan perwira tinggi (Pati) Polri.
Keempatnya adalah:
1. Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo;
2. Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution;
3. Irjen Pol Eko Hadi Santoso; dan
4. Irjen Pol Slamet Uliandi.
Kasus dugaan penyadapan ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, sedangkan kasus dugaan makar diusut Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.
Dugaan makar mencuat karena penyadapan dilakukan secara ilegal, dan salah satu targetnya adalah presiden.
"Kami juga berpendapat, apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori bisa kita anggap ini perbuatan mengarah ke perbuatan makar," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada 4 November 2026.
Belum ada tersangka dalam kasus dugaan makar ini. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, belum adanya tersangka karena kasus masih dalam proses.
"Belum, belum (ada tersangka), masih dalam proses,” kata Suyudi, Selasa (17/11/2026). (man)





