Jakarta, Harian Umum - Para pelapor mantan Wapres Gibran Rakabuming Raka terkait penggunaan surat keterangan (Suket) pada Pilpres 2024, meminta Bareskrim Polri agar segera menindaklanjuti laporan mereka agar dapat segera disidangkan di pengadilan.
Kedua pelapor tersebut adalah Raja dari Aliansi Rakyat Menggugat (ARM), dan Regas dari Pengacara dan Jawara Bela Ummat (Pejabat). Mereka melapor pada 5 Oktober 2026.
"Laporan kami sudah satu bulan, tolong ini disegerakan, Pak Polisi. Segera kejar Kemendiknasmen dan KPU, saya kira itu tidak sulit," kata Raja dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (16/11/2026).
Ia dan Regas mendatangi Bareskrim bersama tim kuasa hukumnya dari Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa untuk menyerahkan surat permohonan agar laporan mereka segera ditindaklanjuti.
Raja dan Regas sendiri mengaku sudah dua kali diperiksa sebagai pelapor. Namun, katanya, sampai sekarang penyelidikan seperti jalan di tempat.
"Padahal, putusan Mahkamah Konstitusi kan sudah sangat jelas bahwa tidak ditemukan ijazah luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan SMA, dan Suket itu juga sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Apalagi yang menjadi kendala polisi?" tanya Raja.
Menurut Syamsir Djalil, kuasa hukum pelapor dari Tim Advokasi Penegak Etika, Moral & Integritas Bangsa, Gibran dilaporkan dengan pasal 391 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mengatur tentang Pemalsuan Surat.
Ada empat aspek yang dapat diusut dari pasal 391 KUHP ini, yakni:
1. Aspek kebenaran materil dokumen
2. Aspek proses penerbitan Suket
"Perlu diperiksa siapa yang mengajukan permohonan, siapa yang menyiapkan dokumen, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang bertanggung jawab atas penerbitan Suket itu," katanya.
3. Aspek penggunaan dokumen yang tidak benar.
"Perlu diperiksa apakah surat keterangan itu pernah digunakan sebagai pendukung pencalonan sebagai Wapres di Pilpres 2024, siapa yang menyerahkannya ke KPU atau yang menggunakannya," kata dia.
4. Aspek potensi kerugian
"Perlu diusut apakah penggunaan dokumen itu menimbulkan kerugikan terhadap kepentingan umum, masyarakat dan hak warga negara dalam demokrasi," katanya.
Seperti diketahui, Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Pengetahuan Gibran dengan tamatan SMK itu diterbitkan Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Dikdasmen) pada 6 Agustus 2019, dengan alasan karena Gibran telah menyelesaikan Grade 12 di UTS Insearch.
Namun, dalam sidang di MK terungkap kalau Suket itu diterbitkan Ditjen Dikdasmen hanya berdasarkan certificate of attendance atau daftar kehadiran saat Gibran mengikuti pendidikan di UTS Insearch, dan daftar nilai, bukan didasarkan oleh sertifikat/dokumen/diploma sebagai bukti kelulusan Gibran dari lembaga pendidikan yang berlokasi di Sydney, Australia, itu.
Celakanya, dalam sidang itu juga terungkap kalau UTS Insearch merupakan tempat kursus, bukan sekolahan, sehingga dalam putusan yang dibacakan tanggal 6 Oktober 2026, MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan SMA atau yang sederajat.
Dengan alasan yang sama, atas kasasi Subhan Palal yang memperkarakan Suket tersebut, MA membatalkan Suket itu, sehingga praktis Gibran kehilangan pijakan yuridis untuk tetap menjadi Wapres hingga 2029, karena putusan MK dan MA mengindikasikan kalau ketika mengikuti Pilpres 2024, Gibran menggunakan Suket bodong.
Yang lebih kacau, UU Pemilu sebenarnya tidak mengizinkan Suket digunakan untuk Pilpres, karena pasal 169 huruf r UU itu mensyaratkan pendidikan Capres/Cawapres minimal SMA yang dibuktikan dengan adanya ijazah.
Namun, dengan dibantu KPU yang menyelundupkan pasal 18 ayat (3) ke PKPU Nomor 19 Tahun 2023, Gibran tetap dapat mengikuti Pilpres dengan Suket.
Kuasa hukum Raja dan Regas yang lain, yakni Ahmad Khozinuddin, menegaskan bahwa kliennya tidak akan mencabut laporan.
"Bahkan kalau laporan ini naik ke penyidikan, tidak akan ada restorative justice (RJ) dari kami. Kalau ada tawaran RJ dari kubu Gibran, akan kami tolak. Begitupun kalau dimediasi oleh penyidik akan kami tolak, karena kami ingin laporan ini sampai pengadilan!" tegas dia. (man)







