Jakarta, Harian Umum - Ketua Fraksi PDIP DPR RI, Utut Adianto, mengatakan kalau seluruh anggota fraksinya sepakat untuk mengambil langkah konstitusi dengan akan mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) kepada pimpinan DPR.
Keputusan itu diambil dalam rapat pleno fraksi hari ini, Rabu (11/11/2026), di mana dari 110 anggota fraksi PDIP, 102 orang di antaranya hadir dan sepakat menggunakan HMP, sementara 8 orang absen karena sakit.
Keputusan itu diambil untuk menyikapi terbitnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan surat keterangan (Suket) penyetaraan pengetahuan Gibran dengan tamatan SMK, yang digunakan pada Pilpres 2024.
"Ini pleno fraksi, semua 110 (anggota), hadir 102, 8 izin atau sakit. Artinya, kami bertukar pikiran dan kami sudah mengambil jalan politik bahwa kita mengambil jalan konstitusi. Kita tidak menghitung berapa (orang yang sepakat), tetapi Fraksi PDI Perjuangan menyatakan akan mengambil jalan konstitusi dengan Hak Menyatakan Pendapat," kata Utut di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Utut menjelaskan, pertimbangan Fraksi PDIP menggunakan HMP merujuk pada Pasal 7A dan 7B UUD 1945.
"Penjelasan lebih lanjut mengenai dasar hukum (penggunaan HMP) tersebut akan disampaikan oleh anggota Fraksi PDIP dari Komisi III DPR," imbuhnya.
Utut memastikan, keputusan Fraksi PDIP mengusulkan penggunaan HMP akan disampaikan kepada pimpinan DPR agar dapat segera dibahas melalui Badan Musyawarah (Bamus).
"Kalau ini kita harus ke pimpinan DPR kan, biar supaya ada Bamus segera," ujarnya.
Namun, Utut belum memastikan kapan keputusan tersebut akan disampaikan kepada pimpinan DPR. Dia menyebut hal itu berkaitan dengan mekanisme dan teknis administratif.
"Kita lihat kalau itu kan mekanisme dan teknis administratif. Yang paling sulit di politik itu kan keputusan politiknya, kami telah sepakat mengambil langkah konstitusi," sambungnya.
Lebih lanjut, Utut juga menanggapi rencana Gibran yang akan fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dia menegaskan PDIP tidak akan menghalangi hak setiap orang untuk menempuh jalur hukum.
"Ya, sudah kita tadi mengambil keputusan terhadap hak orang per orang, termasuk itu kita tidak pernah menghalangi. Oke, semuanya ya. Itu ya, poinnya itu ya. PDI Perjuangan mengambil langkah konstitusi, yaitu akan mengambilkan Hak Menyatakan Pendapat. Jadi kita satu setuju, semua setuju," tuturnya.
Seperti diketahui, MA membatalkan Suket Gibran karena sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, MA pun menyatakan tidak menemukan ijazah luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan SMA atau yang sederajat.
Dengan dibatalkannya Suket yang digunakan Gibran untuk mengikuti Pilpres 2024 tersebut, menurut Pakar Hukum Tatanegara Ahmad Yani, Gibran tidak punya lagi pijakan yuridis sebagai Wapres.
Artinya, Gibran tak lagi layak menduduki jabatan RI-2 tersebut. (man)


