Jakarta, Harian Umum - Sidang paripurna pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diundur sepekan dari 2 Desember menjadi 9 Desember 2026.
Pergeseran itu disepakati MPR dalam rapat gabungan, dengan didasarkan pada surat yang diterima dari Presiden Prabowo Subianto, Senin (16/11/2026).
Dalam surat itu, Prabowo mengusulkan agar pelaksanaan sidang paripurna diundur satu minggu karena padatnya agenda kenegaraan.
"Dalam surat Presiden, Presiden mengusulkan agar sidang paripurna dalam rangka pemilihan jabatan wakil presiden Republik Indonesia diusulkan tanggal 9 Desember. Harinya Rabu, tanggal 9 Desember, mundur satu minggu,” kata Ketua MPR Ahmad Muzani seusai rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam keputusan sebelumnya, MPR menetapkan sidang paripurna untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden serta pemilihan dan pelantikan wakil presiden digelar pada 2 Desember 2026.
Karena ketentuan tersebut, maka Presiden harus menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR paling lambat pada 18 November 2026, sesuai isi surat MPR kepada Presiden yang meminta agar kedua nama tersebut dikirim selambat-lambatnya 14 hari sebelum sidang paripurna.
Namun, Muzani menyebut padatnya agenda kenegaraan Prabowo membuat proses persiapan penentuan calon wakil presiden membutuhkan waktu lebih panjang.
"Akan tetapi, jadwal kegiatan presiden yang padat, jadwal kenegaraan yang begitu luar biasa, menyebabkan berbagai macam persiapan untuk mengisi dua nama jabatan, dua nama calon wakil presiden tersebut tetap memerlukan waktu,” katanya.
Dia meyakini, Prabowo masih memerlukan waktu untuk berdiskusi dengan partai politik pengusung terkait nama calon yang akan diusulkan.
"Presiden memerlukan untuk berbicara dengan partai pengusung, partai koalisi, dan berbagai macam tokoh untuk mendapatkan pertimbangan,” ucapnya.
Selain perubahan jadwal, Muzani mengatakan rapat gabungan juga menyepakati mekanisme pelantikan wakil presiden terpilih. Pelantikan akan menggunakan semangat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UUD 1945.
"Yang kedua, rapat menyetujui pelantikan Wakil Presiden Republik Indonesia menggunakan semangat yang disampaikan dalam Pasal 3 Undang-Undang Dasar '45 di mana MPR nantinya akan melantik posisi wakil presiden terpilih,” pungkasnya. (man)


