Jakarta, Harian Umum - Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mendesak Polri mengungkap perkembangan kasus dugaan penyadapan yang menyeret eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, secara transparan.
Tindakan ini dinilai krusial untuk meredam kesimpangsiuran dan isu liar yang terus bergulir terkait kasus itu, di tengah masyarakat.
"Kenapa ini, saat ini, momennya jadi sangat penting untuk lebih transparan, ya, lebih terbuka? Karena memang banyak informasi yang di publik itu belum ketemu ujung pangkalnya. Padahal, publik punya kepentingan yang besar terhadap peristiwa ini," kata Komisioner Kompolnas, M. Choirul Anam, kepada wartawan, Selasa (10/11/2026), dikutip dari Tirto.
Menurut dia, banyak tokoh publik yang menjadi sasaran penyadapan dan belum diungkap ke publik. Oleh karenanya, penjelasan detail dapat menjadi fakta-fakta yang akan mengklarifikasi kesimpangsiuran di masyarakat.
"Karena satu peristiwa dengan peristiwa yang lain, kalau kita ikutin di berbagai sosial media khususnya, itu kayak enggak ketemu dan itu akan merugikan penegakan hukum sendiri," katanya.
Anam sendiri meyakini Polri akan melakukan proses penyidikan secara akuntabel, objektif, dan transparan. Karenanya, kata dia, pembuktian atas hal itu harus disertai dengan penjelasan berkala kepada publik agar tetap pada koridor penegakan hukum.
Diakui Anam, publik memiliki harapan besar agar Polri menuntaskan kasus ini secara gamblang, terlebih bagi mereka yang disebut turut menjadi objek penyadapan, sehingga pengusutan pun tidak boleh berhenti hanya kepada empat tersangka, tetapi jika masih ada yang terlibat, harus dimintai pertanggungjawab secara hukum.
"Jadi, untuk menunjukkan isu ini adalah isu penegakan hukum, ya, minta supaya ada penjelasan secara berkala. Berkala secara substansi maupun berkala secara tahapan. Apapun tahapannya, apapun substansinya, harus dibuka di publik," tegas Anam.
Untuk diketahui, menyusul penetapan empat tersangka penyadapan ilegal oleh Bareskrim Polri, di mana salah satu tersangkanya adalah eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, bermunculan beragam isu di tengah masyarakat, dari keterlibatan Ketum partai dalam penyadapan tersebut, hingga isu keterlibatan eks Kapolri yang kini masih menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, yakni Jenderal (Purn) Tito Karnavian. Tito bahkan disebut-sebut telah ditangkap pada akhir pekan lalu dan masuk dalam daftar pencekalan.
Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin, telah membantah informasi-informasi tersebut dan memastikannya sebagai hoaks.
Sementara Tito juga telah membantah isu tersebut.
"Saya di sini, ke mana? Enggak ada. Enggak ada (surat pencekalan)," kata Tito saat dikonfirmasi mengenai kabar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). (man)







