Jakarta, Harian Umum- DPP Partai Golkar bergerak cepat dengan segera memilih pelaksana tugas (Plt) ketua umum (ketum), menyusul ditahannya Setya Novanto oleh KPK karena kasus korupsi pengadaan e-KTP.
"Iya, saya secara pribadi dan atas nama DPP Partai Golkar, saya cukup prihatin dengan situasi ini dan mendoakan semoga Pak SN tetap tegar dalam menghadapi permasalahan, serta meminta kepada semua pihak agar tidak menghakimi Beliau terlalu berlebihan," ujar Wasekjen Golkar Maman Abdurahman kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/11/2017).
Meski demikian ia mengakui kala dalam waktu dekat DPP akan menggelar rapat untuk menyikapi kondisi ini agar keberlangsungan organisasi tetap berjalan.
"Salah satu opsi penyikapan, kemungkinan akan ditunjuk plt ketua umum yang tentunya akan disesuaikan dengan mekanisme yang ada, namun tidak menutup kemungkinan ada opsi-opsi lainnya," imbuh dia.
Ia tak membantah bahwa penunjukan plt ketum merupakan hal baru di tubuh Golkar. Oleh karenanya ia menyarankan DPP memutuskan hal ini dengan sematang mungkin.
"Peristiwa ini belum pernah terjadi dalam sejarah Partai Golkar, terkait penunjukan ketua plt. Oleh karena itu, DPP pasti akan sangat hati-hati menyikapinya. Di dalam Kep 138 DPP/Golkar/VII/2016 mengenai Tata Kerja Pengurus DPP Golkar pasal 7 ayat (7) dinyatakan bahwa tugas dan wewenang ketua umum adalah mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada ketua harian, korbid-korbid, sekjen atau bendum," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung, bahkan menginginkan agar ketua umum partianya, Setya Novanto, diganti karena ia yakin kasus yang menjerat Setnov, panggilan Setya Novanto, dapat menimbulkan kiamat bagi Golkar pada Pemilu 2019.
Pasalnya, saat ini elektabilitas partai berlambang pohon beringin itu turun terus, sehingga jika pada Pemilu 2019 elektabilitas berada di bawah 4%, Golkar tak lagi punya perwakilan di DPR.
"Harus ada kesiapan semua pihak. Seluruh stakeholder Partai Golkar siap untuk melakukan perbaikan dan perubahan dari berbagai aspek yang ada di dalam organisasi. Bahkan kalau memang itu yang kita anggap terbaik untuk Golkar, termasuk perubahan dalam kepemimpinan," kata Akbar di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (14/11/2017).
Menurut dia, pemimpin partai termasuk yang akan menentukan keberhasilan partai, dan yang juga dapat mempengaruhi bagaimana opini publik terhadap partai.
"Kalau pemimpinnya di mata publik katakanlah tidak akseptabel, bisa mengakibatkan tren publik juga memberikan penilaian terhadap Golkar juga mengalami penurunan," jelas dia.
Saat ditanya soal sosok yang tepat untuk menggantikan Novanto, ia mengatakan harus diselaraskan dengan peraturan organisasi. Dalam hal ini perlu digelar musyawarah nasional (Munas) atau bahkan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). (rhm)