Jakarta, Harian Umum - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menilai bahwa di Tahun 2020 Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan tak kunjung mengalami peningkatan kinerja. Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono dalam refleksi akhir tahun fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta.
"Terutama yang berkaitan dengan sektor-sektor strategis yang berdampak langsung kepada kebutuhan rakyat banyak. Antara lain, pertama, penyediaan perumahan rakyat. Sesuai dengan janji kampanye yang tertuang dalam RPJMD Gubernur Anies Baswedan mentargetkan penyediaan Perumahan Rakyat sebanyak 232.214 unit namun hingga tahun 2020 ini baru terpenuhi sejumlah 780 Unit. Apakah ini bukti Pemerintahan Gubernur Anies Baswedan ingkar Janji?," kata Gembong, di Jakarta, Rabu (30/12).
Selain itu, ungkapnya, Anies juga belum berhasil dalam menyediakan lapangan kerja bagi rakyat Jakarta.Tahun 2020, jelasnya, baru ada 8.348 pengusaha yang tergabung dalam OKE OCE yang mendapatkan Ijin Usaha Mikro Kecil.
"Padahal janjinya Akan menyediakan 200.000 lapangan usaha baru untuk rakyat. Gubernur Anies Baswedan tidak Fokus mewujudkan janji Kampanye. Padahal UMKM adalah Backbone pemulihan ekonomi Jakarta," katanya.
Ketiga, lanjut Gembong, angka kemiskinan di Jakarta mengalami kenaikan. Tercatat Jumlah presentasi angka kemiskinan di DKI Jakarta hingga maret sebesar 4.53% dari semula 3.42%.
" Gubernur Anies Baswedan tidak memiliki program yang jelas untuk menanggulangi angka kemiskinan tersebut dan terkesan hanya fokus kepada program-program beautifikasi semata," jelasnya.
Keempat, ucapnya, nilai NPS Jaklingko -3.07% (Negatif), yakni tingkat kesediaan merekomendasikan kepada warga lain secara umum masih bernilai negatif, yang berarti saat ini masih banyak yg belum bersedia merekomendasikan dibanding yg merekomendasikannya. Padahal menurut survey, media utama publik mendapatkan infomrasi mengenai JAKLINGKO adalah dari rekomendasi orang lain sebesar 42.5%
"Kelima, intoleransi di dunia pendidikan. Kami mengecam keras tindakan Guru intoleran yanh ada di Jakarta, bahkan merekomendasikan untuk di pecat karena pembiaran terhadap kejadian ini akan sangat berdampak negatif terhadap dunia pendidikan maupun kerukunan antar anak bangsa di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ini," tegasnya. (hnk)
