Jakarta, Harian Umum - Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah enam lokasi di Jakarta dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Usaha itu diduga terafiliasi dengan sosok bernama inisial AK.
"Tim penyidik telah melakukan serangkaian tindakan penggeledahan di wilayah Jakarta, terhadap enam lokasi, bersama dengan tim digital forensik," kata Direktur Penyidikan Kejagung, Saiful Bahri Siregar saat konferensi pers di Kejaksaan Agung RI, Jakarta Selatan, Jumat (6/10/2026).
Ia menyebut, dari penggeledahan itu Kejagung menyita barang bukti berupa dokumen dan uang yang didapat dari dua tempat, yang besarannya masing-masing Rp11,2 miliar dan Rp595 juta.
Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah barang bukti elektronik berupa telepon seluler, laptop, dan kamera pengawas atau CCTV.
Dalam perkara ini, penyidik menduga terdapat sejumlah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara pada periode 2013-2025, yaitu PT BSJ, PT KAA, PT ANI, PT AMI, PT AMID, PT DAA dan PT HJ.
"Bahwa perbuatan pertambangan usaha nikel ini, yang dilakukan lima perusahaan ini dikendalikan oleh AK, sebagai penerima manfaat," jelas Saiful.
Ia menambahkan, salah satu temuan penyidik berkaitan dengan izin usaha pertambangan (IUP) produksi PT BSC dan PT KAA yang telah berakhir pada 2015. Izin itu di-suspend hingga tiga kali, sehingga dinilai bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
"Terkait suspend ini, harusnya izin IUP-nya itu dilakukan, dihentikan, dan dikembalikan kepada negara," jelas Saiful.
Sejauh ini, Kejagung telah memeriksa 38 saksi, dan masih mengumpulkan alat bukti guna memperkuat konstruksi perkara sebelum nantinya dilimpahkan kepada penuntut umum. (man)


