TANGSEL, HARIAN UMUM - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan, Andreas menyebut akar permasalahan korupsi yang dilakukan Kepala Daerah disebabkan oleh proses penjaringan partai politik yang tertutup.

"PSI percaya akar permasalahan korupsi kepala daerah adalah proses rekrutmen parpol yang tertutup, eksklusif, dan nepotis," kata Andreas saat ditemui wartawan, Jumat (20/12/2019).

Andreas pun menyatakan, praktik-praktik 'mahar' yang disinyalir menjadi permintaan dari partai politik, membuat calon kepala daerah berfikir bagaimana dapat mengembalikan cost politik yang dikeluarkan, saat dirinya menjabat.

"Konvensi ini adalah upaya PSI untuk mencegah korupsi. Kasus korupsi yang selama ini kerap membelenggu kepala daerah terus terjadi karena proses pencalonan mereka dilakukan dalam ‘ruang-ruang gelap’ dan melibatkan “mahar” yang besar. Sehingga mereka berfikir bagaimana caranya mengembalikan 'mahar politik' tersebut, jika mereka terpilih," kata Andreas.

Sebelumnya beredar kabar, dikatakan Mantan Calon Ketua Umum Partai Golkar periode 2019-2024, Muhammad Aris Mandji bahwa Partai Golkar kemungkinan tidak membuka penjaringan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangsel 2020.

Menurut Aris Mandji, kalau pun sekarang DPD II Golkar membuka penjaringan, barangkali cara itu dilakukan tidak secara administrasi partai. Tetapi keinginan itu datang dari perorangan atau kelompok yang ada di Tangsel mengatasnamakan Golkar.

"Golkar sendiri belum membuka pendaftaran dan mungkin tidak akan membuka pendaftaran untuk calon Walikota, karena Golkar ini salah satu partai besar yang sangat demokratis," tegas Muhammad Aris Mandji.