JAKARTA, HARIAN UMUM- Perseteruan antara Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H Laoly dengan Wali Kota Tangerang, Arief R Wismansyah mengundang keprihatinan.
Mardani Ali Sera, Pimpinan Komisi II DPR menilai kasus tersebut kurang etis. Apalagi melibatkan dua pejabat publik. “Tidak elok dan arif lah pejabat publik baik level pusat atau daerah berseteru begini, sampai ke publik, bahkan ke polisi,” kata Mardani, di Jakarta, Kamis (18/7/2019)
Sebab Ia mengatakan tiap pejabat baik level pusat atau daerah harus mampu menjadi panutan masyarakat. "Mesti punya akhlaq yang baik. Pemimpin harus menjadi panutan masyarakat,” ujarnya.
Legislator Fraksi PKS ini menyarankan kepada pejabat publik agar menyelesaikan setiap permasalahan sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku. Sebaiknya tidak mengedepankan ego masing-masing. "Sejuk kalau para pejabat menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin dan mengembalikan segala sesuatunya sesuai tata aturan dan prosesur yang berlaku,” kata Mardani.
Perseteruan antara Menkumham dan Walikota Tangerang berawal dari saling sindir. Yassona menyebut Pemerintah Kota Tangerang menghambat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) lahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham).
Lalu, menanggapi pernyataan itu, Wali Kota Arief lantas menghentikan pelayanan publik di lingkungan Kantor Kemkumham Tangerang. Dan kemudian berujung keduanya saling melaporkan ke polisi untuk mengetahui siapa yang benar dan salah.
Mardani berharap keduanya bisa menyelesaikan masalah tersebut. Apabila tidak kunjung selesai, sebaiknya presiden Jokowi atau Mendagri memediasi masalah tersebut. "Meminta maaf adalah perbuatan para kesatria. Tapi memaafkan, adalah ciri manusia dewasa. Semoga persoalan ini segera selesai dan semua bisa fokus lagi melayani masyarakat. Presiden Jokowi atau Mendagri harusnya bisa memediasi masalah ini agar diselesaikan dengan sejuk dan mengikuti aturan yang ada," lanjutnya.
Selain itu ia mengatakan ini menjadi pelajaran penting perlunya komunikasi dan kerjasama yang baik antar jajaran pelaksana pemerintahan, “sebagai pejabat yang utama dipikirkan adalah bagaimana bisa menjadi pelayanan yang baik kepada masyarakat, sehingga perlu sama-sama membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antar satu lembaga dengan lembaga lain ke depannya” pungkasnya. (Zat)
