Jakarta, Harian Umum - Paus Fransiskus melontarkan kecamanan terhadap kekejaman yang dialami warga minoritas muslim Rohingya di Myanmar. Paus menyebut Rohingya disiksa dan dibunuh hanya karena ingin hidup menjalani keyakinan muslim mereka. Seperti dilansir Reuters, Rabu (8/2/2017).
Dalam khotbah mingguan di Vatikan, Paus menanggapi laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut tentara dan polisi Myanmar melakukan pembunuhan massal, pemerkosaan bergiliran dan membakar desa-desa Rohingya.
"Mereka diusir dari Myanmar, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya karena tidak ada yang menginginkan mereka. Tapi mereka orang-orang baik, orang-orang cinta damai. Mereka bukan Kristen. Mereka orang baik. Mereka adalah saudara kita," Tegasnya
Di Myanmar yang mayoritas warganya menganut Buddha, warga Rohingya dianggap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. Meski bertahun-tahun tinggal di Myanmar, warga Rohingya tidak diakui sebagai warga negara dan dibatasi aksesnya terhadap pekerjaan serta pendidikan.
"Mereka Rohingya menderita bertahun-tahun, mereka disiksa, dibunuh hanya karena mereka ingin menjalani budaya dan keyakinan muslim mereka," ujar Paus Fransiskus.
DPR RI Minta Pemerintah Jokowi Berperan Aktif Hentikan Kekerasan Di Rohingya
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Setya Novanto menegaskan bahwa kekerasan terhadap masyarakat muslim di Rohingnya, Myanmar, harus segera dihentikan. Sebab, kekerasan tersebut merupakan bentuk kejahatan dan melanggar hak asasi tiap manusia.
"Hentikan kekerasan terhadap muslim di Rohingya, kejahatan harus dihentikan dan tidak boleh ada darah serta air mata," kata Setya Novanto saat berpidato dalam acara peringatan hari ulang tahun DPR ke-72 pada rapat paripurna di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, melontarkan interupsi di sela-sela rapat tersebut. Ia mengatakan bahwa kekerasan dan pembantaian terhadap muslim Rohingya harus segera dihentikan, pemerintah Indonesia harus berperan serta dalam menciptakan ketertiban dunia.
"Pimpinan DPR agar menyampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah nyata dan kongkret menghentikan kekerasan terhadap warga muslim Rohingnya," kata Jazuli.
Anggota fraksi PAN DPR RI, Chaeruddin juga melakukan interupsi. Ia menyampaikan bahwa nasib muslim Rohingya sangat memperihatinkan karena terlunta-lunta dan ditolak mengungsi di Banglades.
Dia mengatakan sebagai amanat konstitusi, DPR harus menyampaikan kepada pemerintah Indonesia untuk ikut menciptakan ketertiban dunia dan Indonesia harus segera bersikap atas pelanggaran HAM tersebut.
"Kalau bisa pemerintah Indonesia bersikap dan bertindak bagaimana mengulurkan tangan dan bantuan untuk mereka yang hari ini jadi korban kekerasan," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga menyampaikan hal yang sama. Ia menilai serangan terhadap muslim Rohingya merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengorbankan perempuan dan anak-anak.
"Terus terang saya menginginkan Indonesia bersikap lebih maju," kata Fahri.
Ia pun kecewa karena prinsip politik luar negeri Indonesia bebas aktif seringkali diterjemahkan secara salah. "Harus ada cara, kalau skema ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) enggak bisa dipakai, harus ada skema lain, skema OKI (Organisasi Kerja sama Islam), skema PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)," kata Fahri.
Dalam laporannya yang dirilis Jumat (3/2/2017) lalu, PBB menyebut praktik kekerasan terhadap Rohingya semakin meningkat sejak militer Myanmar melancarkan operasi memberantas para penyerang pos perbatasan mereka pada Oktober 2016. Dilaporkan 9 polisi Myanmar tewas dalam serangan itu.
Operasi dilakukan di negara bagian Rakhine yang banyak ditinggali warga Rohingya. Namun pada praktiknya, berbagai laporan menyebut operasi itu sarat kekerasan terhadap Rohingya. Sedikitnya 69 ribu warga Rohingya memilih melarikan diri ke negara tetangga mereka, Bangladesh.
Menurut PBB dalam laporannya, 220 testimoni warga Rohingya di antaranya menyebut militer Myanmar melakukan pembunuhan, pemerkosaan dan membakar desa-desa yang ditinggali Rohingya. PBB menyebut tindakan militer Myanmar itu mengarah pada kejahatan kemanusiaan.
Pekan lalu, Komisioner Tinggi PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein menyatakan pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi telah berjanji untuk menyelidiki laporan pembunuhan dan pemerkosaan Rohingya itu.
