Jakarta, Harian Umum - Penunjukan penjabat (Pj) kepala daerah oleh Kemendagri untuk.mengisi jabatan-jabatan kepala daerah yang kosong karena masa jabatan.kepala daerahnya berakhir pada 2022 dan 2023, dan Pilkada dilakukan serentak pada 2024 ini, menuai kritik.
Dalam rapat antara Komisi II DPR dan Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/6/2024), Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang menyebut 40 persen Pj kepala daerah yang sedang bertugas saat ini tidak layak memimpin daerahnya masing-masing karena tidak memahami bagaimana cara mengelola tata pemerintahan.
"Bukan hanya pengamatan, yang kami dengar dan rasakan, hampir 40 persen para Pj ini memang tidak layak jadi Pj. Kenapa bisa demikian? Mungkin stok di Kemendagri sudah habis, dan akhirnya mengambil dari kementerian lain? Yang saudara Menteri tidak paham tentang pola pikir dan mereka tidak paham mengenai tata kelola pemerintahan," katanya.
Politisi PDIP ini juga mengeritik penjelasan Tito bahwa ada dua tingkatan Pj, yakni pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama.
"Menurut kami, ini bukan jadi patokan utama. Saudara Menteri harus lihat juga bagaimana track record dari para Pj. Apakah Apakah dia mampu, apakah dia memang paham," sambungnya.
Junimart membeberkan bahwa dirinya mendapati seorang Pj kepala daerah yang sebenarnya paham, tapi tidak mampu melaksanakan tugasnya dengan benar. Contohnya adalah Pj kepala daerah di Papua Barat Daya. Junimart merasa orang itu sudah tidak bisa dipertahankan.
"Sangat mempermalukan bangsa dan negara ini, sangat mempermalukan Pak Jokowi juga. Bagaimana mungkin mendudukkan peletakan batu pertama itu bersejarah, tapi batunya tidak bersejarah. Pak Presiden meresmikan tentang ibu kota pemerintahan, batunya hilang dan sama sekali tidak ada progres sedikit pun di sana. Ini bagaimana saudara menteri dan PJU dan Pak Sekjen, para Dirjen harus bisa menyikapi ini? Ini tidak boleh terulang," tegas Junimart.
Menurut politisi dengan basic pengacara ini mengingatkan Tito bahwa seorang PJ harus punya empati dan harus punya malu, karena anggaran sangat besar satu koma sekian triliun APBD-nya, belum lagi bantuan dari pusat.
""Ini Saudara Menteri mesti dicermati, kita tak perlu sebut nama tapi itu Papua Barat Daya," lanjut dia.
Karena hal ini, Junimart menyarankan agar seorang Pj kepala daerah perlu back up oleh Sekda yang lebih paham azas pemerintahan. (man)
