Jakarta, Harian Umum - Pidato Bacapres yang diusung Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023), mendapat reaksi keras dari Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jumhur Hidayat.
Pasalnya, dalam kesempatan itu Prabowo meminta agar buruh tidak banyak menuntut pengusaha soal kenaikan upah, karena jika dia terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024, dia akan memberikan banyak subsidi.
"Perspektif di pemikiran Prabowo itu adalah business bias atau pengusaha bias. Jadi, bias kepada pengusaha, bukan bias kepada keadilan, dalam hal ini keadilan bagi kaum buruh," kiritk Jumhur seperti dikutip dari siaran tertulisnya, Kamis (9/11/2023).
Jumhur menjelaskan, labour revenue atau pendapatan buruh dan capital revenue dalam satu usaha di Indonesia l, masih sekitar 39%, paling rendah di Asean Five. Sementara di dunia yang lebih beradab seperti di Eropa bisa sampai 60% pendapatannya untuk buruh.
"Jadi, mereka lebih menghargai kaum buruh. Sementara kita masih jauh di bawah itu. Karena itu, kalau buruh ingin pendapatan lebih dari sisi itu, masih masuk akal," tegas dia.
Peran Negara
Berbicara soal investasi, Jumhur mengutip ekonom Faisal Basri yang sudah membuat gambaran bahwa keluhan investor soal perburuhan hanya di urutan ke-11. Yang pertama adalah ketidakpastian kebijakan, perpajakan, dll.
Jumhur juga menyampaikan dari 2003 hingga sebelum lahirnya UU Omnibus Law, pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi dengan peraturan yang lama. Namun, sekarang dibuat peraturan yang lebih merendahkan kesejahteraan kaum buruh, sementara pertumbuhan segitu saja malah nyungsep.
"Jadi, tidak ada hubungan antara kita menyervis pengusaha dengan pertumbuhan tinggi. Tidak ada hubungan itu. Yang ada malah bisa sebaliknya, karena pertumbuhan disumbangkan 56-57% dari belanja masyarakat," jelas Jumhur.
Ia mengingatkan, kalau kaum buruh tidak memiliki upah yang cukup, maka daya beli rendah, UMKM terpukul. Sektor-sektor yang memberikan produksi massal juga akan terpukul, termasuk yang berteknologi tinggi seperti motor, sepeda, peralatan rumah tangga dan tentunya seperti garmen dan sebagainya karena masyarakat tidak memiliki uang untuk membelinya.
"Jadi, perspektifnya tidak boleh jangka pendek. Itu perspektif abad 18 sampai awal abad 20 di mana pokoknya kaum buruh diperas setinggi-tingginya untuk mendapatkan keuntungan bagi pengusaha. Sekarang kita bicaranya di luar itu," jelas Jumhur lagi.
Menurut Ketum KSPSI itu, perspektif yang benar adalah hadirkan keadilan yang menguntungkan bagi pengusaha dan buruh.
"Nah, di situ harus ada peran negara," imbuhnya.
Namun, lanjut dia, saat ini negara abai, tidak mau berperan, malah banyak hal yang bisa memberikan keuntungan lebih bagi pengusaha.
"Tapi gara-gara negara gagal menghadirkan satu servis buat mereka, maka keuntungan pengusaha terpotong," katanya.
Ia menunjuk contoh mengenai biaya logistik, pelabuhan, transportasi, Pungli, dana-dana KKN yang tidak berhubungan industri yang semuanya merugikan dunia usaha dan jumlahnya besar.
Menurut Jumhur, di Malaysia biaya logistik sudah 13% dari PDB, sementara Indonesia masih 20-23%.
"Jadi, tinggi sekali. Coba kalau kita bisa potong sampai 16%, itu luar biasa sangat menguntungkan dunia usaha, sehingga nggak ribut lagi dengan buruh," ungkap Jumhur.
Ketua Umum KSPSI itu juga menyoroti masalah bunga bank yang tinggi sekali seperti rentenir.
"Negara hadir dong, di negara tetangga bisa 4-5% kenapa di kita harus 12%. Bahkan jauh di atas BI Rate, marjin terlalu luas, spreadnya terlalu tinggi," ungkap dia.
Menurut Jumhur, negara harusnya hadir agar pengusaha bisa lebih mendapatkan pendapatan daripada harus membayar bunga, sehingga biaya buruh bisa lebih dikompromikan.
Ia juga menyampaikan keluhan para pengusaha mengenai banyaknya barang impor yang tidak perlu, bukan hanya beras dan gula, tapi juga produksi-produksi lokal yang harusnya mengisi pasar di Indonesia, tapi diisi oleh barang-barang impor, termasuk impor produk manufaktur yang mayoritas dari China.
"Jadi, harus ada keadilan negara, bukan hanya menyalahkan buruh. Itu sangat disesalkan sekali," jelas Jumhur.
Sebelumnya saat berpidato dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia, di Jakarta, Rabu (8/11/2023), Prabowo meminta agar buruh tidak banyak menuntut pengusaha soal kenaikan upah.
Menurut Prabowo, jika dirinya terpilih menjadi presiden 2024, ia akan memberikan sejumlah subsidi kepada para buruh. Antara lain subsidi BBM, biaya kesehatan, biaya sekolah, hingga makan siang gratis.
"Kita sudah welfare state, kita akan bicara ke pemimpin buruh, 'eh saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah. Sekolah harus kita bikin enggak bayar, kemudian kita akan kasih makan siang'," kata Prabowo. (rhm)
