Jakarta, Harian Umum - Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo mengatakan, kecurangan yang terjadi pada Pilpres 2024 dapat memicu disintegrasi bangsa.
Hal itu ia katakan pada Peringatan 50 Tahun Malari dan 24 Tahun Indemo (Indonesia Democracy Monitor) di Theater Kecil Taman Ismail Marzuki (TIM), Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/1/2024).
"Menjelang era reformasi, (negara kita) nggak dalam bahaya. Ketika (peristiwa) Malari, (negara kita juga) nggak bahaya, tetapi bung Karno mengatakan, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Jokowi itu hebat, cukup saty orang saja, goncang semuanya," kata dia disambut tawa sejumlah tokoh dan aktivis yang hadir di acara itu.
Presidium KAMI (Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia) itu kemudian bicara tentang Pemilu.
"Bicara Pemilu, di dunia itu tahu di Somalia 40 hari hasilnya diketahui. Di Amerika lebih efektif, 2-3 hari (hasilnya diketahui). Di Indonesia lebih efektif lagi, sebulan sebelumnya sudah tahu (hasilnya)," kata dia.
Ia membeberkan tentang hasil survei ICMI yang mengungkap kalau akan terjadinya disintegrasi bangsa jika Pemilu dicurangi demi memenangkan pasangan calon tertentu.
"Saya ngeri karena hasil survei ICMI (menyebutkan), di daerah sumatera itu 90,4% apabila kecurangan terjadi dan aparatir negara, yaitu KPU, Bawaslu, dari aparatur negara sampai dengan presiden, dari Babinsa sampai Panglima TNI, dari Babinkamtibmas sampai dengan Kapolri (melakukan) intervensi, maka akan terjadi disintegrasi Bangsa," kata dia.
Lebih parah lagi, lanjut Gatot, 82,6% hasil survei, Sumatera mereka.
"Maka kalau ini dibiarkan, negara ini bubar!" tegas Gatot.
Ia mengingatkan bahwa gerakan rakyat tidak bisa ujug-ujug. Tanpa peristiwa Malari, kata dia, reformasi tidak ada, karena yang melakukan reformasi sebagian besar juga yang terlibat Malari.
Maka, ia menyarankan agar semua yang hadir dalam acara Peringatan 50 Tahun Malari dan 24 Tahun Indemo untuk melakukan persiapan dengan mendidik rakyat agar membuka Posko Siaga dimana pun, dan mendidik mereka bahwa di negara ini banyak pengkhianat negara yang akan membuat negara ini pecah.
Ia bahkan menyarankan kalau ketahuan ada aparat yang berpihak saat Pemilu, tunjuk langsung orangnya.
"Hay, Pak Kapolsek, hey Danramil, Anda melakukan kecurangan begini begini begini ... Tahu nggak negara ini akan pecah? Berarti Anda pengkhianat bangsa!" Gatot mencontohkan kalimat yang dapat diucapkan ketika memergoki aparat yang tidak netral.
Menurut dia, rakyat harus berani berteriak, bukan hanya di acara peringatan 50 Tahun Malari dan 24 Tahun Indemo.
"Jadi, saya hanya ingin mengatakan bahwa demokrasi lahir sejak Bung Karno mengatakan; "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya", itu demokrasi. Rusaknya lebih parah sekarang dibanding yang lalu (Orde Baru, red) bahwa sekarang kondisi darurat. Apabila rakyat tidak bangkit, maka negeri ini akan hilang," teganya.
Seperti diketahui, sejak Mahkamah Konstitusi (MK) menerbitkan putusan No. 90/PUU-XXI/2023 yang membuat Ketua MK Anwar Usman dicopot Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran berat, banyak pengamat yang meyakini kalau Pilpres 2024 akan sarat kecurangan sebagaimana Pilpres 2019.
Pasalnya, putusan itu menambahkan norma ke pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur tentang syarat Capres/Cawapres, sehingga syarat yang semula ditetapkan hanya minimal 40 tahun, menjadi boleh di bawah umur itu asalkan pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah. Padahal, MK tidak berwenang menambahkan norma itu, karena MK bukan lembaga pembentuk undang-undang.
Kecurangan di Pilpres 2024 diyakini bakal terjadi, karena putusan MK yang kontroversial itu menjadi karpet merah bagi putra sulung Presiden Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, untuk Cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024, dan diterima KPU, sehingga KPU pun digugat ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena dianggap melanggar etik.
Seiring waktu berjalan, dugaan bakal terjadi kecurangan dinilai makin menguat, antara lain dengan adanya pengerahan kepala desa ke GBK, untuk mendukung Prabowo-Gibran. Padahal, kepala desa tak boleh berpihak dan harus netral.
Kerana dugaan bakal terjadinya kecurangan ini, Tim Nasional (Timnas) pasangan nomor urut 2 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) melakukan serangkaian antisipasi, antara lain dengan menyiapkan banyak saksi di TPS - TPS dan akan mengawal hasil perhitungan suara hingga tingkat nasional. (rhm)
