JAKARTA, HARIAN UMUM - Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta memediasi pertemuan antara perwakilan karyawan Rumah Sakit (RS) Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, dengan Pemprov DKI Jakarta.
Pertemuan tersebut agar para karyawan bisa segera berdialog dengan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk mencari solusi soal kesejahteraan mereka yang tak pernah diperhatikan oleh manajemen RS.
"Kita dukung teman-teman (karyawan RS Haji) agar segera berdialog dengan Gubernur Anies untuk mendapatkan solusi. Jadi pertemuan ini sifatnya menjembatani, kebetulan dihadiri oleh anggota TGUPP. Karena menyangkut kesejahteraan, bagaimana bisa memberikan pelayanan maksimal, kalau masih ada yang terganjal. Makanya kita dengarkan 'curhatan' mereka," ujar Rani di ruang Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta, Selasa (17/9/2019).
Rani melanjutkan untuk sementara, pihaknya akan menjembatani pertemuan antara perwakilan karyawan RS Haji dengan Gubernur Anies. Selain itu mendesak manajemen RS Haji agar segera menyelesaikan permasalahan gaji karyawan RS Haji. "Kita surati manajemen RS Haji apa yang harus diselesaikan menyangkut hak-hak para pekerja. Sambil menunggu waktu dialog antara manajemen dengan Gubernur Anies," kata Rani.
Rombongan karyawan RS Haji yang menyampaikan uneg-unegnya itu diterima Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Rani Mauliani, Wakil Sekretaris Fraksi Yuda Permana, dan Bendahara Fraksi Dr Dian Pratama. Selain itu juga dihadiri anggota TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan).
Di tempat yang sama Ketua Serikat Pekerja RS Haji Arman Budianto mengatakan, para karyawan menuntut hak-hak karyawan segera diselesaikan. Selain itu, meminta Gubernur DKI Anies segera menangani persoalan tersebut.b
“Kami menuntut kepada pihak manajemen RS Haji agar segera membayarkan gaji, THR maupun pesangon. Saat ini, RS Haji sudah dilikuidasi. Dan kami berharap gubernur DKI Anies Baswedan mau turun tangan menjembatani masalah yang kami alami,” kata Arman Fraksi Gerindra DPRD DKI, Selasa (17/9/2019).
“Bahkan, ada karyawan yang belum dapat THR. Kemudian gaji baru dibayar dua minggu. Padahal kan mereka punya anak istri. Kondisi ini sangat memprihatinkan dan kami minta Fraksi Gerindra membantu kami mencari solusi soal penghasilan karyawan. Apalagi, ini ada kaitan dengan Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta,” tandas Arman. (Zat)
