TANGSEL, HARIAN UMUM - Kepemimpinan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda yang tergabung dalam Perserikatan Organisasi Kepemudaan Nasional (POKNAS) memilih Kepala Daerah (Pilkada) secara tidak langsung.
Inisiatif tersebut (dukungan Pilkada tidak langsung) berdasar pada anggaran Pilkada Langsung, yang dapat dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan yang lain.
Menanggapi hal itu, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Willy Wibisono menyatakan bahwa jika dilakukan Pilkada Tidak Langsung, Komisi Pemilihan Umum (KPU) disinyalir akan kecewa.
"Jika Pilkada Tidak Langsung dilakukan di Indonesia, maka KPU akan kecewa. Perlu duduk bersama dalam melakukan pembahasan dan persiapannya," kata Willy saat menjadi narasumber dalam dialog nasional bertemakan 'Refleksi Akhir Tahun 2019, Harapan dan Tantangan Milenial di Pilkada Serentak 2020 'bersama Dewan Pimpinan Daerah (DPD) POKNAS, Kamis (19/12/2019).
Sementara itu, Presiden POKNAS Muhammad Aris Mandji mengatakan, Pilkada Tidak Langsung dapat dilakukan dengan catatan uji publik. Jika dilihat, kata Aris, banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan Pilkada Tidak Langsung.
“Pilkada Tidak Langsung akan mengurangi biaya negara.
Aris menyayangkan kinerja KPU yang dianggap hanya bekerja disaat Pemilu akan berlangsung. KPU, imbuh Aris, baru akan mengumumkan para kandidat sesaat sebelum Pemilu dilaksanakan.
"KPU itu lembaga. Kita lihat, KPU baru bekerja disaat Pemilu sudah dekat. Bagaimana tidak sesaat setelah pemilihan, KPU menyisir calon-calon Presiden Daerah atau Kandidat Presiden, sehingga saat disosialisasikan pemimpin-pemimpin itu memang menghasilkan suara rakyat, bisa lebih jelas." Kita lihat bagaimana kepala daerah ditangkap karena terlibat korupsi, itu karena Pilkada Langsung yang menghabiskan banyak uang, "tandasnya.
