Jakarta, Harian Umum - Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera meminta Bawaslu agar menyelidiki kasus pengiriman surat suara Pilpres 2024 ke Taiwan oleh PPLN (Panitia Pemilihan Luar Negeri) di luar jadwal pencoblosan pada 14 Februari 2024 mendatang.
Kasus ini mengemuka setelah seorang TKI di Taipei memposting surat suara yang diterimanya, dan viral di.mesia sosial pada 24 Desember 2023 silam.
Kasus ini menjadi semakin menarik setelah Presiden Jokowi memberikan klarifikasi terkait pengiriman surat suara itu, dan klarifikasinya dibantah kantor pos Taipei.
Bantahan itu dibuat video singkat berdurasi 29 detik oleh Kumparan, dan video dengan cover wajah Presiden Jokowi itu tersebar di media sosial. Begini narasinya:
"Presiden Jokowi menjelaskan surat suara yang dibagikan di Taipei lebih awal karena khawatir kantor pos tutup lebih lama saat Nataru. Namun, di situs resmi kantor pos Taipei, mereka libur hanya pada 30 Desember 2023 sampai 1 Januari 2024".
Karena video pendek inilah pernyataan Mardani agar kasus itu diselidiki, terucap.
"Maaf ya pak.Itu kelalaian fatal dan harus diselidiki. Yang harusnya klarifikasi adalah KPU Kenapa pak @jokowi yg klarifikasi? Akhirnya dibantah kantor Pos Taipei. Dan kami minta @bawaslu_RI harus segera usut, agar kepercayaan masyarakat terhadap pemilu tdk terkotori," kata anggota Komisi II DPR RI itu melalui akun Twitter-nya, @MardaniAliSera, Selasa (2/1/2023).
Untuk diketahui, pada 30 Desember 2023 lalu, usai acara konsolidasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Presiden Jokowi memberikan klarifikasi terkait surat suara Pemilu 2024 yang telah dikirim kepada pemilih di Taiwan.
“Tadi saya diceritakan bahwa memang ada kekhawatiran, karena ini tahun baru, kantor pos tutup agak lama di sana, sehingga dikirim mendahului,” katanya.
Namun demikian, untuk teknisnya Jokowi meminta awak media bertanya lebih lanjut kepada Ketua KPU RI Hasyim Asyari.
Klarifikasi Jokowi itu juga mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk dari tokoh nasional Muhammad Said Didu.
"Setelah berhasil di MK, skrg masuk ke KPU. Baru kali ini Presiden berubah menjadi juru bicara KPU," sindir Didu melalui @msaid_didu, Selasa (2/1/2024).
KPU sendiri mengaku telah menerima surat klarifikasi dari Ketua PPLN Taipei terkait permohonan maaf dan penjelasan di balik pengiriman puluhan ribu surat suara secara prematur kepada pemilih di Taiwan via pos.
"Pertama, pemilih kita di Taipei atau Taiwan sebagian besar atau didominasi oleh pekerja migran Indonesia (PMI)," kata Hasyim Asyari kepada wartawan dalam jumpa pers, Selasa (26/12/2023).
Warga yang menjadi pekerja migran menghadapi kondisi yang beragam soal aturan dari penyedia kerja.
"Ada yang diizinkan libur dalam rentang satu minggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali," ucap Hasyim.
"Kemudian, terdapat chinese new year di Taiwan pada tanggal 8-14 Februari 2024, di mana kantor pos hanya bisa mengirimkan surat suara kembali, terakhir pada tanggal 7 Februari 2024 atau satu minggu lebih awal dari jadwal penerimaan surat suara yang terakhir," kata dia.
Berdasarkan pertimbangan itu, PPLN Taipei mengambil langkah mengirim lebih dulu surat suara kepada pemilih yang tercatat akan memberikan suara via pos.
Hasyim mengakui tindakan ini tidak cermat.
"Yang mereka khawatirkan adalah soal pengiriman balik dari pemilih kepada PPLN. Sesungguhnya, kalau dihitung masih ada waktu (tanpa perlu mengirim secara prematur), karena apa, penghitungan surat suara yang metode pos itu masih bisa dihitung sampai hari terakhir, yaitu tanggal 15 Februari 2024, sebelum penghitungan suara ditutup," kata Hasyim.
Dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023, surat suara Pemilu 2024 seharusnya baru dikirim oleh PPLN setempat kepada pemilih yang tercatat mencoblos via pos pada 2-11 Januari 2024, untuk kemudian dikirim balik ke PPLN paling lambat 15 Februari 2024. (rhm)
