JAKARTA, HARIAN UMUM - Pemilihan Wagub DKI hingga kini belum mampu dituntaskan para wakil rakyat. Padahal sudah lebih satu tahun posisi Pendamping Anies Baswedan kosong.

Agenda rapat paripurna yang sejatinya bakal digelar pada bulan Juli lalu malah mengalami penundaan. Sejumlah persoalan yang semestinya mudah dituntaskan menjadi alasan DPRD DKI belum juga menggelar paripurna pemilihan wagub.

Menangapi hal tersebut Anggota dewan dari partai Golongan Karya (Golkar), Rudin Akbar Lubis mengaku kecewa dengan sikap PKS yang tidak mampu mendorong fraksi-fraksi di DPRD menyelesaikan pemilihan wagub.

"PKS kurang maksimal memperjuangkan hak mereka untuk meloloskan kadernya sebagai wagub. Menurut saya lobinya melempem, kurang fight sehingga tidak mampu menembus kekuatan politik di dewan," kata Rudal sapaan akrab Rudin Akbar Lubis kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Karena itu, Rudal menyarankan agar DPW PKS DKI seharusnya sudah mengikut sertakan DPP PKS untuk turun tangan dalam menyelesaikan persoalan pemilihan wagub tersebut. "DPP PKS harus ikut serta Jangan cuma serahkan ke fraksi. Karena DPP itu punya jaringan yang lebih kuat di tingkat elit partai," ujarnya.

Meski demikian Ruddal melanjutkan, pemilihan Wagub tidak akan dituntaskan oleh dewan periode sekarang. Sebab waktunya sudah terlalu mepet dengan pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024. Lagipula kata rudin kondisi saat ini sudah tercipta stagnasi pemilihan Wagub.

"Jadi kalau sampai anggota Fraksi PKS yang akan datang yang berjumlah 17 kursi ngga mampu juga (merampungkan Pilwagub). Kita sebagai umat kecewa dengan PKS," tandasnya.

Adapun mengenai isu dewan kurang setuju dengan dua calon wagub dari PKS yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto, Rudin menambahkan, hal itu bisa dilakukan voting di DPRD DKI. "Jadi masalahnya apa, apakah terkait calonnya (wagub). Kalau itu kan bisa di dilakukan fit and proper test kemudian divoting. Jadi dewan itu jangan seakan-akan alergi pada PKS," pungkasnya. (Zat)