Jakarta, Harian Umum - Ketua Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Hendra Zon, khawatir terjadi Amok Melayu, menyusul tindakan pemerintah yang memberi karpet merah kepada Taipan Tommy Winata untuk menggusur warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, melalui proyek Eco City di pulau itu.
Pasalnya, warga Melayu tersebar di area yang bahkan bersifat lintas negara, karena tersebar di kawasan Asia Tenggara.
"Kita khawatir penggusuran paksa yang dilakukan pemerintah terhadap warga Melayu di Pulau Rempang hanya demi investasi, akan memicu Amok Melayu," kata Hendra di sela-sela Aksi Bela Rempang oleh Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Rabu (20/9/2023).
Sebab, kata dia, bangsa Melayu meliputi seluruh kawasan Asia Tenggara dan mereka saling terikat dalam persaudaraan sebagai sama-sama Melayu.
"Bahkan, Indonesia ini lahir karena bersatunya Melayu dan karena agama Islam yang dianutnya," imbuh dia.
Ia membeberkan kalau Amok Melayu sangat ditakuti sejak zaman Portugis, karena kalau bangsa Melayu telah mengamuk, maka permasalahannya di mana, tapi perangnya bisa terjadi di mana-mana.
"Dan itu terjadi di mana-mana sejak zaman Portugis," tegasnya.
Ia menyebut, sejak bantrok warga Rempang dengan aparat yang akan menggusur mereka dari pulaunya pada 7 September 2023 lalu, tanda-tanda menuju Amok Melayu telah mulai terlihat, terindikasi dari bersuaranya Thailand, Madura, Kalimantan, Medan, Malaysia, bahkan Brunei Darussalam atas kasus itu .
"Ini menunjukkan kalau api telah muncul di dalam sekam. Jika seluruh sekam itu terbakar, artinya negara kita bubar," imbuhnya.
Ia bahkan meyakini bahwa kalau tangal 28 September 2023 pemerintah memaksakan Pulau Rempang sudah harus kosong, maka bangsa Melayu di seluruh dunia akan bangkit, dan tidak lagi hanya berdiam diri seperti selama ini meski mereka juga melihat bagaimana kondisi bangsa dan negara sejak Jokowi menjadi presiden pada tahun 2014.
"Selama ini mereka berdiam diri sepanjang adat istiadatnya, budayanya, tempat tinggalnya, tidak diganggu dan mereka merasa nyaman dan damai, tapi kalau sudah mengusik nenek moyangnya, kuburan nenek moyangnya, dan dianggap itu tak ada artinya, marwah harga diri orang Melayu akan bangkit," paparnya.
Hendra menyebut, akar permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan hingga empat kali dalam rentang tahun 1999 - 2002, sehingga UUD yang berlaku saat ini adalah UUD 2002.
Sebab, UUD baru ini mencampakkan dua dari tiga pilar penyokong berdirinya NKRI yang diatur dalam UUD 1945, sehingga sistem ketatanegaraan berubah karena kedaulatan negara kini berada di tangan partai politik atau Parpol.
Tiga pilar penyokong berdirinya NKRI adalah para Raja dan Sultan yang menyerahkan kedaulatan dan harta kekayaannya untuk berfusi menjadi NKRI; kedua, para cerdik pandai atau cendekiawan yang dalam UUD 1945 disebut sebagai Utusan Golongan. Utusan Golongan ini terdiri dari ahli dalam profesi di bidang pertanian, koperasi, kedokteran, dan lain-lain.
Dan ketiga adalah Parpol.
"Karena dua soko guru dihapus dari UUD, maka Parpol merajalela dan menjadi penguasa, sehingga terjadilah seperti yang terjadi sekarang, termasuk di Rempang, di mana hanya demi investasi, rakyat digusur secara paksa dari tanah kelahirannya," kata dia.
Hendra menegaskan, untuk dapat mengatasi persoalan yang dihadapi Indonesia saat ini, satu-satunya jalan adalah harus kembali ke UUD 1945.
"Kita berharap kepada Anies Baswedan, karena Beliau adalah (Capres) yang paling fair, paling cerdas, dan juga mencintai negaranya, maka (jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024), bukalah ruang agar kita dapat kembali pada UUD 1945 yang asli," pungkasnya. (rhm)
