Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua DPR Fadli Zon dari partai Gerindra mengatakan tertangkapnya penyeludupan narkoba dengan jumlah besar (berton-ton) dalam rentan waktu kurang dari sebulan harus mendapat perhatian serius pemerintah terutama Presiden Jokowi.
"Ini yang ketahuan, berapa banyak yang tak ketahuan dan lolos." ujar Fadli dalam keterangan persnya, Sabtu (24/2/2018).
Fadli mengapresiasi kinerja instansi terkait seperti aparat kepolisian, patroli bea cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kerja keras aparat perlu segera diberi penghargaan oleh pemerintah. Keberhasilan aparat ini menunjukan kondisi Indonesia merupakan pasar narkoba terbesar.
"Indonesia sedang darurat narkoba. Jadi bukan hanya berusaha mematikan para bandar, tapi mematikan para bandar tapi mematikan pasar yang sangat besar ini," tegasnya.
lebih lanjut Fadli memaparkan wilayah Indonesia yang luas dan sebagian besar wilayah kepulauan terbesar, ini merupakan penyebab rawannya penyeludupan narkoba.
"Itu sebabnya, negara harus menguasai sepenuhnya infrastruktur vital seperti bandara dan pelabuhan, karena keduanya merupakan pintu gerbang penting yang menjadi salah satu perbatasan kita dengan dunia luar. Jadi kita juga tak boleh lalai dalam menjaga bandara dan pelabuhan," Katanya.
Dengan tegas Fadli mengkritik keras pemerintah saat ini terkait upaya privatisasi bandara dan pelabuhan. Pengelolaan bandara dan pelabuhan tidak boleh semata-mata dilihat dari kacamata untung dan rugi, tapi harus dilihat dari kacamata strategis yang lebih luas.
"Omong kosong pemerintah menyatakan perang terhadap narkoba, jika upaya privatisasi bandara dan pelabuhan tetap jalan terus," pungkas Fadli." lanjutnya.
Diketahui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, menswastakan 10 bandara dan 20 pelabuhan untuk diberikan kepada swasta untuk pengurangan alokasi APBN yang digunakan untuk mengelola bandara dan pelabuhan selama ini. Kata Budi di Red Top Hotel Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa 10 Oktober 2017.
Menurut Budi, jika bandara diberikan pengelolaannya ke swasta, maka pemerintah justru akan memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, Ia tak menjelaskan berapa potensi PNBP yang akan diterima.(tqn)
