Bandung, Harian Umum - Ketua Umum Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan (DHD BPK) 45 Jawa Barat, Letjen (Purn) TNI Yayat Sudrajat SE mengingatkan bahwa bangsa Indonesia mesti mengevaluasi cara berpolitik yang semata berbasis uang.
Sebab, menurutnya, jika itu yang terjadi maka negara ini akan dikuasai oleh mereka yang beruang banyak atau pemilik modal, sementara pribumi yang potensial tetapi tidak mampu, menjadi terhalang untuk dapat bepartisipasi dalam kekuasaan. Dipastikan terbentuk negara kapitalistik.
Hal tersebut dikemukakan oleh Ketum BPK DHD 45 Jawa Barat saat acara Silaturahmi Pengurus DHD 45 Jawa Barat dengan DHC 45 se-Jawa Barat di Bandung, Jawa Barat, Selasa (16/1/2024) sebagaimana dikutip dari siaran tertulis yang dikirimkan Pemerhati Politik dan Kebangsaan M Rizal Fadillah.
Acara silaturah ini dihadiri oleh Dewan Paripurna Daerah pimpinan Letjen Purn Endang Suwarya dan Dewan Kehormatan Daerah yang diketuai Dra. Hj. Popong Otje Djundjunan.
Di samping untuk menyambut Tahun Baru 2024, acara ini diselenggarakan juga dalam rangka menyukseskan Pemilu 2024 serta menjaga persatuan dan kesatuan NKRI.
Letjen Yayat mengemukakan betapa pentingnya proteksi pribumi untuk menyejahterakan dirinya. Jangan sampai terjadi 'social gap' yang tajam di mana pribumi tersisihkan oleh non pribumi.
"Ayo, berjuang. Jayalah pribumi Nusantara, jadilah tuan di negeri sendiri," tuturnya.
Menurut mantan Atase Militer di RRC dan Ketua BAIS TNI ini, kembali ke UUD 1945 yang asli adalah suatu keniscayaan, dan menjadi dasar bagi kemerdekaan bangsa Indonesia dari dominasi politik dan ekonomi asing dan aseng.
Ia mengkritik larangan menyebut China dan mengganti dengan Tiongkok. Padahal, China sendiri menyebut rakyat negaranya sebagai People's Republic of China.
PKI dan komunis tetap menjadi bahaya laten. DHD 45 Jawa Barat akan tetap mewaspadai kebangkitan melalui penyusupan ideologi dan perundang-undangan. Canangan Pancasila 1 Juni 1945, pengajuan dan pembahasan RUU HIP, serta terbitnya Keppres Nomor 2 Tahun 2022, Inpres Nomor 1 Tahun 2023 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2023 adalah bukti adanya nfiltrasi itu.
DHD 45 Jawa Barat berjuang agar kedaulatan tetap di tangan rakyat, bukan di tangan segelintir orang (oligarki), baik politik maupun bisnis. Kedaulatan yang telah diambil oleh partai politik merupakan suatu penyimpangan. Demikian juga dengan korupsi yang harus menjadi musuh bersama.
Mengakhiri pandangannya, kata Rizal, Letjen Purn Yayat Sudrajat mengimbau agar Pemilu dilakukan dengan jujur dan adil. Damai dalam pilihan masing-masing, walaupun mungkin pilihan itu berbeda satu dengan yang lain.
Acara dilengkapi dialog, dengan nara sumber Letjen Purn Yayat Sudrajat, SE, Letjen Purn Endang Suwarya, Brigjen Pol Wahyu Daeny dan M Rizal Fadillah, SH. (rhm)
