Jakarta, Harian Umum - Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta mendorong Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Dharma Jaya mengkaji ulang rencana perluasan gudang pendingin guna mengakomodir kebutuhan daging bagi warga Ibu Kota.
Anggota Komisi B DPRD DKI Nur Afni Sajim mengatakan, Perumda Dharma Jaya perlu menjelaskan lebih lanjut pangsa pasar ketika pembangunan cold storage dilakukan. Sebab, penyediaan cold storage perlu memperhatikan sasaran pangsa pasar yang diharapkan.
“Kalau memang (penambahan cold storage) itu menjadikan bisnis Dharma Jaya, ini kembali ketika membangun cold storage ujung-ujungnya PMD (Penyertaan Modal Daerah). Maka kita perlu tahu luas pasar yang sudah mendaftar ke Dharma Jaya itu siapa dan bagaimana untuk menawarkan penyewaan cold storage itu,” katanya saat dihubungi, Selasa (7/12).
Pasalnya, menurut Nur Afni, jika penyediaan cold storage hanya menyasar untuk kebutuhan pemilik Kartu Jakarta Pintar (KJP), maka perlu dipertimbangkan dengan besaran biaya operasional yang akan dikeluarkan untuk cold storage dimaksud.
“Karena Dharma Jaya ini merugi, dikasih KJP pun masih merugi. Bisnis tambahan mereka ini apa, sekarang jika mereka mau menyewakan cold storage pangsa pasarnya belum siap, jangan akhirnya cold storage merugi juga karena biaya operasional tinggi,” sambung Nur Afni.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui BUMD Perumda Dharma Jaya baru-baru ini kembali mewacanakan tanggal pembangunan cold storage (gudang pendingin) teranyar memiliki 5.000 ton guna mencegah ketersediaan stok daging sapi dan ayam di Ibukota.
Penambahan cold storage juga nantinya akan mendukung kapasitas eksisting yang sebelumnya dimiliki Perumda Dharma Jaya sebanyak 32 unit dengan kapasitas daya tampung masing-masing 25 ton dan menghasilkan kapasitas cold storage sebesar 800 ton.
Rencananya, cold storage teranyar ini akan dibangun di Penggilingan Cilincing Jakarta Timur di lahan seluas 9.000 meter. Namun, belum terungkap besaran anggaran yang akan digelontorkan untuk pembangunan cold storage tersebut.
Atas dasar itu, Anggota Komisi B DPRD DKI Manuara Siahaan juga menyarankan Perumda Dharma Jaya lebih memprioritaskan pembenahan neraca keuangan sebelum ekspansi bisnis. Pasalnya, BUMD yang bergerak di bidang ketahanan pangan ini masih terindikasi merugi hingga saat ini.
“Saat ini dia lagi ambruk, wong Dharma Jaya merugi terus kok. Prioritas adalah penyehatan keuangannya, bukan ekspansi,” terangnya.
Selain itu, Manuara juga berharap agar Perumda Dharma Jaya sebaiknya menyiapkan strategi bisnis yang efektif dalam menjaring masyarakat sebagai konsumen hingga tata kelola aset.
“Optimalisasi unit-unit produksinya, tingkatkan dan rebut market untuk meningkatkan penjualan, lalu sehatkan organisasi usaha. Perhatikan aset yang dikuasai pihak ketiga agar diselesaikan kalau ada,” tandas Manuara.
