Jakarta, Harian Umum- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta menertibkan anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), sehingga tak ada lagi yang "bermain" dalam proses seleksi terbuka oleh Tim Panitia Seleksi (Pansel).
"Kita, di DPRD, berharap anggota TGUPP bekerja sesuai dengan tugas yang digariskan dalam SK Gubernur, yakni membantu Gubernur sesuai dengan bidang dimana dia ditempatkan. Kalau melenceng harus ditertibkan," ujar Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Matnoor Tindoan, kepada harianumum.com di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).
Penasehat Fraksi PPP DPRD DKI Jakarta ini mengakui telah mendapatkan informasi tentang adanya anggota TGUPP yang menjadi "makelar jabatan", sehingga dapat mempengaruhi hasil seleksi oleh Tim Pansel.
"Saya bahkan pernah mendapat infornasi begini; saat seleksi untuk jabatan kepala sebuah SKPD, yang lulus seleksi si A dan si B. Semuanya dari SKPD itu. Tapi yang kemudian dilantik Gubernur si C, dan si C ini orang dari luar SKPD itu dan jabatan ini tidak sesuai spesifikasinya," kata dia.
Matnoor mengakui, dampak dari permainan ini tak hanya memperpanjang jalur birokrasi, namun juga membuat kepercayaan ASN terhadap Pansel, hilang, sehingga tak heran jika ada ASN yang tak mau lagi mengikuti seleksi.
"Kalau Gubernur tidak segera bereaksi dan membiarkan ini terus terjadi, bisa parah, karena tidak menutup kemungkinan semua pejabat yang dia lantik adalah orang-orang yang tidak kompeten karena dihasilkan dari seleksi yang tidak clear," katanya.
Meski demikian politisi PPP ini mengakui kalau Komisi A belum dapat mengagendakan pemanggilan TGUPP untuk mengklarifikasi semua informasi yang sudah masuk, karena anggota komisi juga tengah disibukkan oleh kepentingan menghadapi Pileg 2019.
"Nanti setelah Pemilu kita agendakan pemanggilan TGUPP," katanya.
Matnoor berharap TGUPP bisa bekerja profesional dan tidak keluar dari apa yang digariskan dalam SK Gubernur.
Seperti diberitakan sebelumnnya, Pengamat Kebijakan Publik Amir Hamzah membeberkan kalau ada dua anggota TGUPP yang diduga menjadi makelar jabatan, karena keduanya dapat mempengaruhi hasil seleksi oleh Tim Pansel.
Akibat permainan kedua orang itu, pejabat yang lulus seleksi dengan nilai terbaik tidak dipilih gubernur untuk menduduki jabatan tertentu, dan yang lulus dengan nilai kurang baik malah dilantik. Contohnya adalah pelantikan Kepala Dinas Kesehatan Wudyastuti yang menurut Amir lulus tes di urutan keenam dari delapan peserta.
Akibat permainan ini, tak sedikit ASN yang enggan mengikuti seleksi karena menilai hanya buang-buang waktu. (rhm)