Jakarta, Harian Umum - Ketua Jakarta Procurement Monitoring (JPM) Ivan Parapat, SH mendukung rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengganti skema penyaluran bantuan sosial (bansos) sembako dengan bantuan langsung tunai (BLT). Bahkan, pihaknya mendesak Anies agar penyaluran BLT itu segera direalisasikan karena bansos sembako rawan penyimpangan.
"Saat dukung pak Anies untuk ganti bansos dengan BLT. Bahkan jika perlu segera direalisasikan agar meminimalisir penyimpangan," ujar Ivan, di Jakarta, Jum'at (27/11).
Dia mengaku telah melaporkan dugaan penyimpangan Bansos sembako di DKI Jakarta ke Bareskrim Polri. Surat pelaporan itu dilayangkan agar penyidik kepolisian bisa segera mengungkap carut marut pengadaan dan penyaluran sembako di Jakarta.
"Patut diduga ada penyimpangan dalam proses dan jumlah barang yang dibagikan kepada masyarakat. Kami minta Bareskrim Mabes Polri Unit Tipikor melakukan penyidikan pemeriksaan proses pengadaan dan penyaluran bansos saat pendemi Covid-19 di Jakarta," katanya.
Menurutnya, pengadaan dan penyaluran bansos di Jakarta dilakukan oleh Dinas Sosial yang didelegasikan kembali ke Perumda Pasar Jaya yang disalurkan ke masyarakat. Dari catatannya, ada 1,2 juta warga Jakarta yang berhak menerima bantuan sembako itu sesuai statemen Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan saat pertama kali memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Dia menyarankan penyidik Bareskrim Polri untuk mulai memeriksa gudang sembako yang dimiliki Perumda Pasar Jaya. Diantaranya, Gudang 5/OR5 Jl. Raya Pulo Kambing, Gudang Sembako Jl. Rawa Bali samping gudang aqua PT. Belina dan Gudang Sembako Jl. Buaran Raya.
“Hal itu untuk mengetahui apakah stok barang sesuai dengan jumlah yang akan dibagikan ke masyarakat dan kualitas barang khususnya beras apakah sudah sesuai,” jelasnya.
Menurutnya, pelaku berlindung dibalik UU. No. 2/2020 tentang Penetapan Perpu No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pendemi Covid-19.
Ivan menuturkan, kasus ini mencuat ke publik berawal dari undangan aksi Forum Aktivis Jakarta yang akan berunjuk rasa di Balaikota. Demo itu untuk menyikapi kasus dugaan penyimpangan Bansos yang dilaksanakan Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya.
“Salah satu tuntutan aksi, adalah meminta Syarief Hidayatullah, Ketua Perindo Jakarta Selatan untuk diperiksa terkait pengadaan Bansos tersebut. Kemudian, lanjut Ivan, berkembang liar dikalangan aktivis Jakarta dan menjadi berita viral diberbagai media cetak dan online, Syarief Hidayatullah mengaku mendapatkan pekerjaan pengepakan (Packing) Bansos dari Perumda Pasar Jaya dan Syarief juga mengakui mengambil proyek di Pasar Jaya,” ungkap Ivan. (hnk)