Jakarta, Harian Umum- Anggota Fraksi Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhammad, mengatakan, pihaknya telah meminta kepada Gubernur Anies Rasyid Baswedan agar menggelontorkan dana Rp1 triliun kepada delapan RSUD milik Pemprov DKI yang saat ini tengah kesulitan finansial.
Pasalnya, hingga hari ini BPJS Kesehatan belum membayar tunggakan biaya perawatan pesertanya yang dirawat di RSUD-RSUD itu, yang jumlahnya mencapai Rp300 miliar.
"Fraksi Golkar telah menyampaikan usulan itu kepada Tim Anggaran (Pempov DKI). Semula kami usulkan anggaran itu berupa dana talangan, namun karena dalam APBD tidak ada nomenklatur dana talangan, maka kami usulkan menggunakan dana cadangan," katanya dalam jumpa pers di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (7/1/2019).
Ia menambahkan, dengan menggelontorkan dana cadangan, maka kesulitan yang dialami RSUD akibat piutang BPJS Kesehatan, terutama dalam penyediaan obat, akan teratasi, sehingga tak ada lagi kabar bahwa RSUD kesulitan membeli obat, sehingga pasien BPJS yang seharusnya diberi lima jenis obat, hanya diberi dua atau tiga jenis obat.
Meski demikian Ramli mengakui, usulan ini belum direspon Gubernur.
"Gubernur belum jawab usulan kami, kami masih menunggu," katanya.
Sebelumnya, saat rapat Banggar DPRD DKI pada September 2018, terungkap kalau saat itu tunggakan BPJS kepada delapan RSUD milik DKI, di antaranya RSUD Koja, RSUD Duren Sawit dan RSUD Budi Asih, sebesar Rp130 miliar. Namun seiring berjalannya waktu, piutang tersebut terus bertambah hingga mencapai Rp300 miliar.
Ketua DPD Golkar DKI, Rizal Malarangeng, mengatakan, pemenuhan usulan Fraksi Golkar ini penting, karena selain terkait dengan kesehatan masyarakat, juga karena Golkar ingin selama tahun politik layanan publik oleh Pemprov DKI tidak terganggu.
"Ini tugas fraksi untuk mengawalnya," kata dia. (rhm)