Jakarta, Harian Umum- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) keukeuh akan mengajukan Walikota Bekasi Ahmad Syaikhu dan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto sebagai calon wakil gubernur (Wagub) pengganti Sandiaga Uno, meski Gerindra dan sejumlah fraksi di DPRD menolakmya.
Bahkan keinginan DPD Gerindra DKI Jakarta dan fraksi-fraksi itu, antara lain Fraksi Golkar, Hanura dan PPP DPRD DKI Jakarta agar PKS mengajukan Ketua Dewan Syariah Wilayah PKS Abdurrahman Suhaimi dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triiwisaksana, kemungkinan besar bak menggantang asap alias sia-sia.
"Apa yang mereka sampaikan dan mereka inginkan, kami hargai sebagai sebuah proses dalam berdemokrasi, karena dalam berdemokrasi, siapa pun boleh menyampaikan ide maupun gagasan," kata Suhaimi kepada wartawan di gedung Dewan, Jakarta Pusat, Senin (19/11/2018).
Meski demikian ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini juga tegas mengatakan bahwa partainya akan tetap mengajukan nama Saikhu dan Agung Yulianto, karena kedua nama ini telah melalui proses seleksi internal yang ketat, dan PKS sama sekali tidak meragukan kualitas maupun kemampuan keduanya.
Ketika ditanya jika faktanya begitu, mengapa dalam pertemuan pada 5 November 2018 lalu DPW PKS menyetujui usulan DPD Gerindra untuk membentuk Badan Seleksi Wagub, sebelum kedua partai yang berkoalisi untuk mengusung Anies-Sandi pada Pilkada Jakarta 2017 ini mengusulkan dua nama calon pengganti Sandi kepada Gubernur, dan kemudian diteruskan ke DPRD untuk dipilih? Suhaimi menjelaskan bahwa PKS menghormati mekanisme yang diinginkan internal Gerindra.
"Ketika kesepakatan ini disampaikan ke DPP, pimpinan di sana juga tidak mempermasalahkan, tapi tetap dua nama itu saja yang kita ajukan karena sesungguhnya proses di PKS untuk menentukan siapa yang akan menjadi Wagub, sudah selesai. Tak ada lagi yang perlu dibahas, " tegas Suhaimi.
Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini mengakui kalau penolakan Gerindra dan sejumlah fraksi di DPRD terhadap Agung dan Syaikhu, dan menginginkan dirinya serta Triwisaksana yang diajukan, sempat menimbulkan kekhawatiran kalau keinginan Gerindra dan fraksi-fraksi itu adalah keinginan dirinya dan Triwisaksana.
"Tapi ini sudah kita clearkan. Kita sudah bicara dengan mereka (Syaiku, Agung dan pimpinan di DPW maupun DPP) bahwa itu bukan keinginan saya dan Pak Sani (Triwisaksana, redi," tegasnya.
Ketika ditanya apakah Badan Seleksi Wagub sudah terbentuk? Suhaimi menjawab "belum".
"Sampai siang ini (Senin siang, red) Gerindra belum mengajukan nama-nama yang duduk di Badan Seleksi. PKS juga belum, tapi rencananya sore ini (Senin sore, red). Kita tunggu saja," imbuhnya.
Seperti diketahui, Sandiaga Uno mundur dari jabatan Wagub DKI Jakarta karena menjadi Cawapres untuk Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto. Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda, pengganti Sandi adalah kader pengusung dirinya dalam Pilkada, dalam hal ini PKS dan Gerindra.
Pada pertemuan 19 September 2018 antara Prabowo dan Presiden PKS Sohibul Iman di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, disepakati bahwa kursi yang ditinggalkan Sandiaga untuk kader PKS, namun DPD Gerindra DKI Jakarta ngotot ingin agar kursi itu untuk ketuanya yang juga wakil ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik.
Namun dalam pertemuan pada 5 November lalu di kantor DPD Gerindra DKI, Jalan Letjend Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Gerindra menyerah dan mengikhlaskan kursi Wagub DKI untuk PKS, namun dengan syarat dua nama calon pengganti Sandi yang akan diusulkan ke Gubernur Anies Baswedan, diseleksi dulu oleh Badan Seleksi Wagub. PKS setuju, meski Suhaimi mengakui kalau usulan ini sebenarnya tak diperlukan alias mubazir.
Terakhir, media mengabarkan kalau Gerindra telah menunjuk pakar politik LIPI Siti Zuhro dan Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif untuk duduk di Badan Seleksi Wagub, sementara dari PKS salah satunya adalah Suhaimi.
Namun ketika dikonfirmasi, Suhaimi membantah.
"Sampai siang ini (Senin siang, red), saya belum memastikan masuk di Badan Seleksi," katanya. (rhm)