Jakarta, Harian Umum - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Ferry Julianto, mengingatkan para elit pemerintahan Jokowi agar menyadari penderitaan rakyat saat ini akibat kebijakan yang lebih pro pemilik modal dan konglomerasi.
"Saat ini rakyat makin banyak yang menderita karena oleh kelompok yang juga membekingi Ahok itu sengaja dibuat sedemikian rupa agar tak dapat menyaingi mereka," katanya dalam acara launching buku "Usut Tuntas Kasus Dugaan Korupsi Ahok" di gedung DPR/MPR, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
Ia mengakui kalau kasus-kasus Ahok, baik yang berbau korupsi maupun penistaan agama yang membuat mantan gubernur DKI Jakarta itu divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tak bisa dilihat hanya pada pribadi Ahok semata, karena pria bernama asli Basuki Tjahaja Purnama itu hanya alat bagi kekuatan-kekuatan di belakangnya.
Kekuatan-kekuatan tersebut adalah para taipan (pemilik modal) yang mengusung agenda etnis tertentu yang setelah menguasai Indonesia dari segi ekonomi, juga ingin menguasai Indonesia dari sisi politik, sehingga meski kasus korupsi Ahok cukup banyak, di antaranya kasus pembelian lahan RS Sumber Waras dan reklamasi, Ahok baru dapat dijebloskan ke penjara melalui kasus penistaan agama. Itu pun setelah umat Islam terus menuntut keadilan melalui serangkaian Aksi Bela Islam yang melibatkan jutaan orang.
Saat ini, tegas Ferry, telah ada kesadaran baru di tengah masyarakat, khususnya di kalangan umat Islam, bahwa jika pada 1998 dibutuhkan mahasiswa dan para elit untuk menduduki gedung DPR/MPR, sehingga rezim Orde Baru terguling, maka saat ini rakyat dapat bangkit tanpa dukungan para elit itu maupun orang-orang yang berjaket almamater, karena mereka butuh kepastian. Termasuk dalam bidang hukum.
Ferry menilai, saat ini, di era Jokowi, Indonesia telah salah arah akibat kebijakan yang tidak pro rakyat karena lebih pro pemilik modal, sehingga Ahok pun terkesan sulit dijerat secara hukum karena dibela dan dilindungi pemerintah.
Ia bahkan menyebut, jika era Orde Baru ia anggap sebagai era otoritariant bureaucracy rente, maka era Jokowi adalah era conspirated bureaucracy rente.
"Karena itu perlawanan tak hanya berhenti pada Ahok, tapi juga pada kekuatan-kekuatan di belakangnya," tegas dia.
Ia memastikan, jika pada Pemilu 2019 Gerindra menang, maka kasus-kasus korupsi Ahok yang tak dituntaskan di era Jokowi, akan dikejar.
Tak hanya itu, kasus korupsi yang diduga melibatkan Jokowi, seperti kasus korupsi pengadaan armada busway saat Jokowi masih menjadi gubernur Jakarta, juga akan dituntaskan. (rhm)