Jakarta, Harian Umum- Ketua Forum Bersama Jakarta (FBJ) Budi Siswanto meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta memeriksa Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas.
Pasalnya, kepada media, Hasbiallah mengungkap tentang dugaan adanya pungutan liar (pungli) dalam proses mutasi, rotasi, promosi dan demosi di lingkungan di Pemprov DKI Jakarta.
"Pernyataan Hasbiallah itu perlu diklarifikasi agar tidak terjadi fitnah. Karena itu BK harus memanggil dan memeriksanya," kata Budi kepada harianumum.com di Rumah Lumbung Informasi Rakyat (Lira), Jakarta Selatan, Sabtu (2/3/2019).
Budi mengakui, ia memang pernah mendengar isu semacam itu, namun hanya sebatas isu karena tak ada yang dapat membuktikan.
Maka, lanjut dia, ketika seorang anggota Dewan, apalagi dengan kedudukan sebagai ketua fraksi, mengungkapkan hal itu, maka hendaknya dibuktikan.
"Kalau isu itu dapat dibuktikan, siapa yang terlibat saya harap ditindak Gubernur agar ke depan ha seperti itu tak terulang," pungkasnya.
Untuk diketahui, sejumlah media online kemarin memberitakan kalau Hasbiallah mengaku banyak menerima keluhan soal adanya tarif untuk mendapat jabatan lurah dan camat di DKI.
"Info di bawah begitu, banyak keluhan dari lurah (soal tarif)," katanya, Kamis (28/2/2019).
Politisi PKB ini tidak menjelaskan siapa yang mengeluh kepadanya, dan bahkan tidak mengetahui berapa tarif untuk jabatan lurah tersebut, namun menurutnya, hal seperti ini seharusnya tak terjadi dan ia akan menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membicarakan hal ini.
Sebab, imbuh dia, isunya bukan hanya jabatan lurah yang ada tarifnya, tapi juga jabatan camat. (rhm)