Jakarta, Harian Umum - Transportasi massal berbasis rel MRT(Mass Rapid Transit) bakal segera beroperasi pada bulan Maret 2019. Namun saat ini yang tengah menjadi pembahasan adalah soal besaran tarif MRT.
Anggota Komisi B DPRD DKI Ahmad Nawawi, meminta agar tarif MRT disesuaikan. Sebab dikhawatirkan pembangunan MRT hanya menjangkau kalangan menengah keatas saja. Padahal tujuan pengadaan MRT agar masyarakat beralih menggunakan angkutan umum.
"Harus disesuaikan (tarifnya). Ini kan susah, transportasi tersebut tidak semua kalangan bisa menggunakan. Yang berpenghasilan rendah, persentasinya kecil naik itu (MRT)," kata Nawawi saat dikonfirmasi Harian Umum, Selasa (19/2/2019).
Nominal tarif yang sempat mengemuka adalah Rp 8.000 hingga Rp 9.000 per 10 kilometer. Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika menjajal MRT pada 6 November 2018 lalu. Sebelumnya, PT MRT Jakarta mengajukan tarif Rp 8.500 per 10 kilometer ke Pemprov DKI Jakarta.
Nawawi melanjutkan, meskipun nantinya Pemprov DKI mensubsidi MRT menggunakan anggaran APBD, namun besarannya jangan sampai melebihi seratus persen dari tarif yang akan ditetapkan. "Hitungan minimalnya berapa tarif itu. Kalau dirasa kemahalan ya disubsidi. Tapi subsidinya jangan sampai melebihi seratus persen dari besaran tarif," ucap politisi Demokrat tersebut.
Di tempat terpisah, Asisten Perekonomian Pemprov DKI Sri Haryati mengatakan telah mengirim surat permintaan persetujuan kepada DPRD DKI dalam menentukan tarif transportasi Mass Rapid Transit (MRT) dan Light Rapid Transit (LRT).
Rencananya, LRT jurusan Velodrome Rawamangun-Kelapa Gading beroperasi akhir Februari, sementara MRT Fase I Lebak Bulus-Bundaran HI beroperasi Maret 2019.
“Kami sudah bersurat. Nanti akan dijadwalkan Sekwan (Sekretaris Dewan) untuk pembahasan. Nanti mekanisme biar dari sekwan,” kata Sri Haryati seperti dilansir inews di Jakarta, Selasa (19/2/2019).
Menurut Sri, Pemprov DKI hanya menjalankan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2014 tentang besaran tarif. Namun, Sri Haryati masih enggan membeberkan besaran tarif yang diajukan ke dewan. "Tarifnya baik-baik saja, nanti juga akan diumumkan saat waktunya," terang Sri.
Selain meminta persetujuan dewan, Sri menuturkan Pemprov DKI juga akan menampung masukan dari dewan transportasi soal besaran tarif MRT. "Kita juga mempertimbangkan rekomendasi dari dewan transportasi,” ucap dia.
Pada APBD DKI 2019, LRT Jakarta menerima subsidi sebesar Rp327 miliar, sedangkan MRT Rp672,3 miliar Sri Haryati menuturkan, besaran subsidi tersebut masih tahap awal. Apabila dinilai kurang, Pemprov DKI akan menambah dalam APBD Perubahan.
“Kita siapin kalau kurang di perubahan sudah kita keluarkan, banyak sama kecil relatif,” ujar Sri Haryati. (Zat)