Jakarta, Harian Umum - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan untuk memaksimalkan program yang akan dikerjakan di tahun 2019, pihaknya tengah melakukan evaluasi.
"Salah satunya memang kita perbincangan-alih yang ada di lapangan. Memang agak sulit ya. Contohnya pas pejalan kaki ada PAM galian, Palyja. Belum ada utilitas lain, jaringan gas PGN. Untik dialihkan ke mana kan ga semudah dibayangkan. Perlu tekhnis gimana, itu kan perlu waktu agak lama. Belum lagi di perlintasa kereta api, "kata Hari di Jakarta, Senin (4/2/2019).
Hari meyakini kendala tersebut akan diatasi dengan adanya kordinasi dengan pihak terkait. "Jadi sebetulnya di kita itu masalah eksternal itu yang kadang agak sulit dilaksanakan. Tapi alhamdulilah dengan adanya kordinasi nantinya di 2019 bisa lebih efektif," ucap Hari.
Hal lainnya yang masuk dalam evaluasi Dinas Bina Marga Hari menambahkan terkait 13 ruas jalan nasional yang selama ini dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan diserahkan ke Pemprov DKI.
Saat ini, Hari menuturkan, tidak bisa berbuat maksimal untuk merawat 13 ruas jalan nasional tersebut. Sebab, kementrian PUPR belum secara resmi menyerahkan kepengelolaan 13 jalan nasional ke Pemprov DKI.
"Kalau kita lihat kan ada 13 jalan nasional. Itu kita dengan pak Gubernur lagi mendorong ke kementrian PUPR untuk segera direalisasikan (penyerahannya). Itu kan nantinya lebih memudahkan. Karena kalau ada apa-apa kan mau kita rawat. Sekarang kan kalau mau merawat secara permanen ngga bisa karena belum masuk ke kita. Tapi kalau hanya dirawat secara tambal sulam juga nantinya mudah rusak harus dirawat secara permanen juga," terang Hari.
Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2018 tercatat sebesar 82,03 persen.
Serapan 2018 tersebut meleset dari target yang ditetapkan Anies dan jajarannya dalam rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) tahun 2018-2022.
Dalam RPJMD, Anies menargetkan penyerapan APBD bisa melebihi 90 persen tiap tahunnya. (Zat)